Setahun Kepemimpinan WH-Andika, Perkuat Koordinasi Pusat dan Daerah

gubernur banten Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy akan sering blusukan

Selain pembenahan pelayanan publik dan birokrasi, tahun pertama duet WH-Andika memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pusat dan juga kabupaten/kota. Upaya itu dilakukan dalam rangka sinkronisasi pembangunan.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, program prioritas pembangunan Provinsi Banten, ingin berobat gratis menggunakan KTP bisa dilaksanakan.

Saat ini, kata gubernur, pemprov masih terus mengupayakan dan memperjuangkan agar 2 juta warga miskin Banten yang belum tercover BPJS Kesehatan, supaya bisa berobat menggunakan KTP. Meskipun, kata dia, terkendala beberapa masalah terkait dengan regulasi aturan dari pusat.

Selain itu, program prioritas lain yakni pendidikan gratis untuk SMA/SMK di Provinsi Banten sudah diberlakukan. Gubernur mengatakan telah memerintahkan kepada Inspektur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten melaksanakan inspeksi langsung untuk memastikan tidak ada lagi sekolah-sekolah yang memungut biaya maupun iuran pendidikan.

WH beralasan, dari 2018 awal Pemerintahan Provinsi telah menganggarkan, sehingga pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK harusnya sudah berjalan. Selain itu, kata WH, pemprov memastikan melakukan pembangunan fisik di sejumlah bidang infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, ruang kelas dan gedung sekolah hingga rumah layak huni bagi warga tak mampu. “Pemerintah daerah (Provinsi) punya kewajiban untuk itu, kaitannya dengan konsep kehadiran negara terhadap aksesibilitas terhadap kepentingan warganya,” ucapnya.

Ia mengatakan, jalan raya yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang kurang lebih 100 km harus segera selesai. WH menuturkan, akselarasi pembangunan lintas selatan-utara untuk membuka ruang-ruang yang terisolasi agar dapat meningkatkan pertumbuhan investasi.

Menurut dia, pemprov sedang melakukan penataan Banten Lama, pembangunan Spot Center. Pihaknya telah mengarahkan para Kepala OPD di Provinsi Banten menginisiasi, memotori, kewenangan antar lintas daerah. “Jika perlu provinsi mengambil alih kewenangannya agar koneksivitas, koordinasi, komunikasi berjalan sesuai aturan atau kesepakatan yang diinginkan,” katanya.

Selain fokus pelayanan publik, WH mengatakan, aktif melakukan koordinasi baik dengan pusat maupun kabupaten/kota. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Oleh karena itu, kata dia, gubernur bisa melaksanakan koordinasi dengan instansi secara vertikal di daerah seperti dengan Kejaksaan, Kodam, Polda serta lembaga-lembaga lainnya dan pemerintah kabupaten/kota. Ia menuturkan, rapat koordinasi dalam rangka menyelaraskan dan menyinkronisasikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Wujudkan ”good governance”

Selanjutnya, kata WH, pemprov juga fokus dalam pembenahan birokrasi. Sistem reformasi birokrasi, menurut dia, telah dilakukan melalui assesment fungsional, struktural pejabat tingkat madya hingga pratama dan open bidding/lelang jabatan pada pejabat yang ingin menduduki jabatan pratama/setara Eselon II.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, kata dia, sistem pengadaan barang dan jasa atau lelang proyek dengan memakai sistem aplikasi Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan), mulai dari tahap lelang hingga pelaporan hasil memakai teknologi untuk mencegah penyelewengan anggaran.

Upaya pembenahan birokrasi lain, yakni gaji serta tunjangan pegawai naik melalui sistem tukin (tunjangan kinerja) ini adalah bentuk motivasi kinerja untuk para pegawai di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Kebijakan lain, yakni para pegawai Pemprov Banten dilarang rapat di hotel, gedung atau aula pertemuan di luar.

Hal itu, kata gubernur, telah menghemat anggaran Rp 100 miliar lebih. Menurut gubernur, larangan rapat di luar dimaksudkan juga untuk memaksimalkan fasilitas-fasilitas sarana atau gedung milik pemerintah Provinsi Banten yang ada seperti di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). (Rifki Suharyadi)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here