Seruan Perdamaian Pasca-Pemilu

Oleh: Yasin

Pemilu 2019 telah meninggalkan berbagai kisah yang tercatat dalam berbagai media, di media sosial (medsos), bahkan netizen yang tidak memiliki basis politik juga sering melontarkan bullying dan tak jarang membagikan berita yang belum valid kebenarannya.

Selama Pilpres 2019, bahkan hingga menjelang Lebaran, konten hate speech dan hoax masih ada di berbagai linimasa, tak jarang caci maki antarpendukung paslon juga semakin membuat keruh suasana politik secara nasional.

Kegaduhan di medsos juga menunjukkan ketidakdewasaan para elite politik yang tidak terima, karena jagoannya tidak unggul dalam quick count hingga pengumuman resmi oleh KPU pada Selasa (21/5/2019).

Dalam suasana Lebaran, tentu perdamaian antarkubu yang sempat berseteru haruslah diupayakan dan dikampanyekan, sudah sejak lama Indonesia memiliki budaya toleransi yang harus terus diembuskan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Para elite politik, simpatisan maupun masyarakat sudah semestinya bersepakat untuk menciptakan situasi yang kondusif pascapemilu serentak demi terwujudnya Indonesia yang damai, bermartabat, dan demokratis.

Seruan perdamaian

Seruan perdamaian sempat dilakukan oleh Sultan sepuh XIV Cirebon Arief Natadiningrat yang menyerukan perdamaian setelah pelaksanaan Pemilu 2019.

Karena, pada dasarnya masyarakat Cirebon cinta damai, sehingga kebaikan yang sudah dibangun di tengah kemajemukan selama ratusan tahun jangan sampai dirusak, karena berbeda pilihan.

“Siapa pun yang menang itu sudah takdir Tuhan. Meskipun yang kita dukung tidak menang, harus diterima dengan lapang dada,” katanya

Ia menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan elite partai untuk kembali guyub dan bersatu. Persaingan memang wajar selama dalam koridor yang benar dan tidak merugikan orang lain, terlebih kita hidup dalam lingkungan yang saling berdekatan.

Selain itu, dia menuturkan, bahwa aksi dukung-mendukung dan berbeda pilihan itu hanya 5 tahun sekali. Untuk itu, suasana damai dan tenteram di Cirebon harus terus dipelihara, khususnya setelah Pilres 2019.

Di Provinsi Yogyakarta, para Akademisi dan Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menyerukan pesan perdamaian dan persatuan kepada seluruh elite politik dan rakyat Indonesia. Seruan tersebut dikeluarkan untuk meredam suasana pascaaksi demo anarki yang terjadi di Jakarta pada Selasa hingga Rabu (21-22/5/2019).

Seruan perdamaian tersebut, didasari oleh rasa prihatin para Dosen dan Akademisi UGM atas kekerasan yang terjadi di Jakarta seusai pengumuman Pemilu 2019 di Jakarta. Padahal, perbedaan pilihan preferensi politik, adalah hal yang alami.

“Kami para dosen UGM menyerukan kepada para pihak, baik para elite politik dan masyarakat, untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan Indonesia,” ucap Rektor UGM Panut Mulyono di Yogykarta.

Ia menjelaskan, bahwa hal tersebut, tidak terlepas dari ketegangan antarelemen masyarakat yang telah terbangun, bahkan sejak periode sebelum kampanye.

Seruan tersebut, tentu menjadi sebuah dukungan kepada para elite politik, agar tidak terjebak dalam ego politis semata, dengan berakhirnya pemilu, tentu harus menjadi garis start yang harus dilewati oleh seluruh masyarakat untuk bisa menjaga perdamaian di negeri ini. Karena, menjaga perdamaian merupakan bagian dari nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa.

Pemilu sudah semestinya menjadi sebuah proses demokrasi untuk memperkuat legitimasi bangsa Indonesia. Bukan memanfaatkan pemilu untuk mendahulukan kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang dapat memecah persatuan, tetapi harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa.

Masyarakat sudah juga harus melihat pesta demokrasi sebagai upaya untuk memperkuat dan merawat persaudaraan sesuai demokrasi Pancasila. Yang mana Indonesia merupakan negara yang demokratis, beragam, dan menunjung tinggi persatuan bangsa.

Dalam konteks konstelasi memang masyarakat akan terbelah, semuanya akan turut larut dalam semangat berkompetisi untuk memenangkan jagoannya.

Namun hal tersebut sudah berakhir, momen Ramadan dan Lebaran pascapemilu sudah semestinya membawa atmosfer politik menjadi lebih baik dan tidak ada lagi provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa.

Berbeda memang wajar, namun setelah Pemilu 2019 usai, semua harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, semua harus kembali bekerja sesuai bidangnya, rasa kekerabatan yang sempat terkoyak haruslah dirajut kembali demi menjaga dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia.

Menepis tudingan kecurangan

Habis pemilu terbitlah tudingan kecurangan, tudingan tersebut lantas membuat masyarakat Indonesia merasa de javu atas berbagai tudingan tersebut, apalagi salah satu paslon sampai sempat mendeklarasikan kemenangan hanya karena melihat hasil surveinya, niscaya suasana politik semakin panas, meski pemilu telah usai.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga tercatat sempat melontarkan tudingan kecurangan pemilu 2019 setelah adanya publikasi quck count sejumlah lembaga yang menempatkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 tersebut, di bawah lawannya, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Untuk menepis tuduhan maupun anggapan tentang kecurangan dalam Pemilu 2019, mantan Ketua MK Mahfud MD sempat mendatangi kantor Komisi Pemililah Umum (KPU).

Ia menuturkan, bahwa kehadirannya di KPU, adalah untuk memastikan tak ada kecurangan yang dilakukan KPU, sebagaimana narasi yang banyak muncul di publik saat itu, bahkan sampai sekarang.

Ia mengatakan, meskipun terjadi beberapa kesalahan entry data scan formulir C1 ke sistem Situng KPU, tetapi hal tersebut, bukan berarti KPU curang. Apalagi kesalahan entry data ternyata tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan TPS.

KPU telah menjamin transparansi penghitungan dan rekapitulasi suara, karena setiap petugas dan saksi di TPS memegang formulir C1 atau hasil penghitungan suara. “Jadi, jangan tindak sendiri-sendiri dan jangan terus kembangkan hoax yang seakan-akan di sini ada rekayasa,” ujarnya.

Dalam hal tersebut, Polri juga terus mengawasi kemungkinan adanya tindak pidana dalam proses Pemilu 2019. Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap pihak tertentu yang mencoba memprovokasi masyarakat.

Ia menjelaskan, apabila terdapat pihak yang menuding adanya kecurangan dalam pemilu tanpa bukti yang jelas, maka dapat terancam pidana dengan UU Nomor 46 Pasal 14 dan 15 atau menyebarkan berita bohong yang menyebabkab keonaran.

“Misal bilang kecurangan, tapi buktinya tidak jelas, lalu terjadi keonaran, maka masyarakat terprovokasi. Maka yang melakukan bisa digunakan pasal itu,” ucapnya.

Pihaknya juga menuturkan, kemungkinan tindakan pidana tersebut, sama seperti kasus Ratna Sarumpaet yang pernah mengaku dipukuli. Ratna disebut menyebarkan berita bohong dan menyebabkan keonaran.

Meski tuduhan pemilu curang sukar untuk diredam, KPU siap mematahkan dalil yang menyebut pelaksanaan pemilu curang secara terstruktur dan sistematis.

KPU dalam perkara PHPU di MK berkedudukan sebagai termohon, sehingga KPU harus siap dalam menghadapi permohonan pemohon yang sudah diajukan ke MK. Hal tersebut sekaligus untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan selama ini oleh KPU.

Dalam menyusun jawaban tersebut, Komisioner KPU Pramono telah mempersiapkan dua hal. Pertama, KPU akan mempelajari pokok-pokok permohonan pemohon, agar bisa memastikan di mana fokus permasalahan dan apa substansi yang dimohon.

Langkah selanjutnya, KPU akan mengoordinasi seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun jawaban atas pokok-pokok permohonan. KPU ingin memastikan, bahwa KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menguraikan jawaban secara jelas, baik dari sisi kuantitatif maupun uraian kronologis.

“Dengan cara demikian forum persidangan di MK akan kami maksimalkan untuk membantah dalil-dalil yang diajukan pemohon serta mematahkan tuduhan, bahwa KPU telah melakukan berbagai kecurangan selama proses tahapan pemilu,” tuturnya.

Selain itu, untuk membuktikan pemilu curang, pemohon atau penggugat haruslah melampirkan bukti otentik dalam laporan gugatannya, bukan dengan salinan berita dari media daring.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, bahwa proses sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menjadi kesempatan bagi peserta pemilu untuk mendapatkan keadilan pemilu.

“Bagi kami penyelenggara, yang disampaikan atau dituduh tidak berlaku adil juga penting mendapatkan keadilan pemilu di MK. Bahwa, hasil kerja penyelenggara pemilu tidak manipulatif dan tidak curang,” katanya.

Ia menegaskan, bahwa KPU akan membuktikan di persidangan MK, bahwa pihaknya telah bekerja sesuai aturan dan tidak berlaku manipulatif. Dengan demikian, persidangan MK menjadi kesempatan bagi KPU juga untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan negatif terhadap KPU.

Dalam hal tersebut, tentu para peserta pemilu yang ingin mencari keadilan di MK haruslah melampirkan bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekadar asumsi dan pernyataan yang memperkeruh suasana. (Penulis adalah Pengamat Sosial Politik)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here