Sertifikasi Produk Halal Ditangani Satgas

SERANG, (KB).- Kanwil Kemenag Banten membentuk Satgas Layanan Sertifikat Halal untuk melayani sertifikasi halal di tingkat Provinsi Banten. Satgas ini bertugas untuk mengisi kekosongan sampai BPJPH tingkat Banten terbentuk.

Koordinator Satgas Layanan Sertifikat Halal Kanwil Kemenag Banten M Miftahudin Djabby menuturkan, sampai saat ini sertifikasi halal pasca-Undang-undang jaminan produk halal (JPH) masih tahap transisi. Badan yang diberikan kewenangan untuk mengurus sertifikasi halal yaitu BPJPH baru tersedia tingkat pusat. “Masih transisi ini,” katanya, Ahad (10/11/2019).

Dengan belum terbentuk BPJPH tingkat Banten, maka sertifikasi halal masih dibantu oleh BPJPH. Adapun untuk sertifikasi sendiri ada beberapa proses yang harus dilalui. Pertama, pengusaha mengajukan pendaftaran sertifikasi halal ke Satgas Layanan Sertifikat Halal Kanwil Kemenag Banten.

Kedua, satgas meneruskan berkas pendaftaran ke BPJPH pusat. Ketiga, apabila berkas sudah lengkap maka BPJPH pusat akan mengembalikannya ke Satgas untuk selanjutnya diserahkan ke MUI. Keempat, MUI melalui LPH turun ke pengusaha bersangkutan untuk mengecek produk yang akan disertifikasi.

Kelima, setelah diperiksa MUI mengeluarkan keputusan berupa halal. Keenam, keputusan dikembalikan ke Satgas. Ketujuh, satgas menyerahkan ke BPJPH pusat untuk dikeluarkan sertifikat halal.

“Label halal tetap di MUI hanya prosesnya saja, yang dulu proses awal oleh MUI, dengan lahirnya undang-undang JPH maka dialihkan ke kami. Karena BPJPH di masing-masing provinsi belum terbentu maka BPJPH mendelegasikan kepada kanwil untuk mengisi masa transisi sebelum terbentuknya BPJPH daerah. Di Kanwil (Kemenag Banten) namanya koordinator satgas layanan halal daerah,” ujarnya.

Terkait besaran biaya sertifikasi halal, ia belum mengetahui karena belum ada peraturan dari Menteri Keuangan. Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, peraturan tersebut akan turun dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada sehingga mempermudah kami. Konsultasi dengan pendaftaran sudah bisa dilakukan, tapi nanti biayanya menunggu peraturan itu, kita tidak bisa menentukan biaya,” katanya.

Kepala Disperindag Banten Babar Suharso berharap, BPJPH tingkat provinsi sampai kabupaten/kota di Banten bisa segera terbentuk. Sehingga sertifikasi halal di Banten bisa berjalan maksimal.

“Nanti keluar petunjuk teknis (UU JPH), (pelaku IKM) harus segera menempuh (pengurusan sertifikat halal) untuk menjamin prodaknya bisa masuk di pasaran. Untuk yang sudah punya sertifikasi halal (dari MUI) enggak apa-apa, nanti kan ada masa berlaku. Setelah habis segera perbahatui sesuai undang-undang BPJPH,” ucapnya.

Babar menjelaskan, selain melalui BPJPH, UU JPH juga memperbolehkan pengurusan sertifikat halal ke lembaga lain yang sudah mengantongi izin, seperti lembaga dibentuk kampus. “Selama lembaga atau badannya (penjamin halal) belum terbentuk, kita nunggu terbentuk dulu,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here