Minggu, 24 Juni 2018

Serapan Anggaran Rendah, Pemkot Cilegon Evaluasi OPD

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon segera mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya rendah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati mengatakan, semestinya saat ini tidak ada lagi OPD di Pemkot Cilegon yang minim menyerap anggaran, karena pada saat melakukan rencana kerja anggaran sudah sesuai dengan porsi masing-masing.

“Nanti akan dicek satu-satu, permasalahannya seperti apa. Kalau memang anggarannya cukup besar jangan meminta lagi pada perubahan (APBD) nanti,” kata Sari seusai menghadiri Rapat Paripurna tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017, di gedung DPRD Kota Cilegon, Kamis (5/4/2018).

Menurut dia, selama ini serapan anggaran OPD sudah bagus. Akan tetapi, kalau memang masih ada yang serapannya rendah, dirinya akan melakukan kroschek, karena sudah tidak semestinya. Ia mengakui, anggaran pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), adalah salah satunya yang banyak tidak terserap. Meski demikian, program ini tetap dilanjutkan.

Sari yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan, kalau ada OPD yang mengalihkan anggaran di APBD perubahan, akan tetapi di APBD reguler masih banyak yang tidak terserap, harus dievaluasi. Akan tetapi, lanjut Sari, kalau program tersebut prioritas dan sangat mendesak harus didorong untuk direalisasikan.

Ketika disinggung mengenai banyaknya pejabat Eselon II yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut, Sekda Kota Cilegon mengatakan, agenda kegiatan pada hari ini cukup banyak. Ia menuturkan, ada sekitar 5 agenda sehingga pejabat Eselon II bisa menghadiri kegiatan tersebut. Jadi wajar kalau rapat paripurna hari ini diwakilkan.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Nasdem Ahmad Effendi menyayangkan OPD yang serapannya masih rendah. Ia melanjutkan sejumlah OPD yang menyebabkan Silpa yang cukup besar. “OPD yang mendapat catatan karena serapannya rendah, jangan sampai mengajukan lagi, nanti malah semakin besar silpanya. Bahkan pada LKPj APBD 2017 Silpa mencapai ratusan miliar,” ujarnya.

Beberapa data mengenai Silpa, tutur pria yang akrab dipanggil Kang Pendi tersebut, seharusnya menjadi catatan dalam merumuskan anggaran baik murni maupun perubahan. Kalau semuanya mengajukan, pasti ingin direalisasi.

“Sejumlah OPD ada yang serapannya di bawah 50%, itu terjadi pada realisasi penyelenggara pada urusan pilihan. Dimana pada pengajuannya mencapai puluhan miliar, realisasi hanya belasan miliar dan juga miliaran, sama halnya dengan OPD PUTR dimana pada program pembangunan pemeliharaan dan jalan yang terserap hanya 58%,” ucap Ahmad Effendi. (HS)*


Sekilas Info

Demi Landmark, Perkim Cilegon Rogoh Rp 96 Juta

DINAS Pertamanan dan Permukiman (Perkim) Cilegon terpaksa harus mengeluarkan anggaran Rp 96 juta untuk perbaikan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *