Serapan Anggaran Minim

CILEGON, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menyoroti sejumlah dinas terkait minimnya serapan anggaran pada semester pertama. Dinas-dinas tersebut hanya mampu menyerap anggaran di bawah 20 persen. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Ketua Fraksi PAN DPRD Cilegon, Hasbudin mengatakan, dinas-dinas dengan serapan anggaran minim perlu segera dievaluasi. “Indikasinya, dinas-dinas dengan serapan minim tidak memiliki perencanaan yang matang.

Selain itu, tidak mampu mengelola anggaran, sehingga kesulitan membelanjakan anggaran yang ada,” katanya saat ditemui seusai mengikuti Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan 2017, Senin (4/9/2017). Menurut dia, Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi perlu segera mengevaluasi kepala dinas yang tak mampu mengelola anggaran. Sebab, hal tersebut membuktikan kemampuan manajerial yang buruk. “Logika sederhananya, membelanjakan saja tidak bisa apalagi mencarikan pendapatan,” ujarnya.

Meski begitu, dia menilai, perlu juga memberikan kompensasi untuk dinas yang terganjal hal-hal teknis. Ia mencontohkan, proyek pembebasan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang terganjal pembebasan lahan. “Kalau persoalan teknis memang kami maklumi. Memang pada hal-hal tertentu tidak bisa dipaksanakan. Tapi, kalau sifatnya belanja rutin, itu kan terlalu,” ucapnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Cilegon Periode 2009 – 2014 tersebut juga mengimbau pemkot untuk segera melakukan evaluasi. Sebab, ada kemungkinan dinas dengan serapan anggaran minim melakukan manipulasi dalam membuat rencana kerja anggaran (RKA). “Lihat, apakah RKA yang dibuat itu copy-paste atau bukan. Jika memang begitu, artinya tidak membuat RKA berdasarkan kebutuhan. Setelah itu dalam pelaksanaannya tidak dilakukan, jelas ini akan memberikan efek pada upaya pembangunan Kota Cilegon,” tuturnya.

Senada dikatakan Ketua Fraksi Kebangkitan Demokrasi (FKD) DPRD Cilegon, Syarief Ridwan. Ia menuturkan, miris mengetahui adanya dinas yang tidak mampu memaksimalkan penyerapan anggaran di awal semester. “Harusnya dinas itu realistis dalam merencanakan anggaran kegiatan. Jangan malah membuat program dengan cara copy-paste, sementara realisasi nol,” katanya.

Masuk Kategori Wajar

Terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi mengatakan, jika serapan anggaran minim terjadi, karena dinas mengalami kendala teknis di lapangan. Ini terjadi pada program dinas yang ada kaitannya dengan konstruksi. “ULP bekerja hampir beberapa bulan. Kadang ada yang gagal lelang, ada pula yang sampai harus diulang. Itu kan membutuhkan waktu lama, rata-rata 20 hari,” ujarnya.

Proyek alun-alun pun molor beberapa bulan, karena persoalan rekomendasi dari Komut (Komisaris Utama) PT KS. Walaupun hanya satu kegiatan, tapi nilainya kan besar,” ucapnya. Ia meyakini, serapan anggaran akan normal di semester dua. Menurut dia, minim serapan anggaran di semester pertama masih masuk kategori wajar. “Kalau sekarang sih wajar kalau serapan anggaran masih minim. Biasanya di Desember barulah serapan menjadi besar. Setiap tahun kan seperti itu,” tuturnya. (Sigit/Job)***

Serapan DAK Rendah, Kepala OPD Bisa Dimutasi

Jika 19 Juli Serapan Rendah, DAK Pandeglang Terancam Distop

Proyek APBD Miliaran Dibatalkan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here