Senilai Rp 202 Miliar, Ratusan Aset Belum Diserahkan

SERANG, (KB).- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang mencatat sebanyak 227 item aset, terdiri atas 54 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 202 miliar belum diserahkan ke Pemerintah Kota Serang.

Sementara, aset yang sudah diserahkan selama dua tahap penyerahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, sebanyak 9.411 item dan pada penyerahan kedua sebanyak 195 item.

“Kalau dilihat dari jumlah itemnya memang sedikit, tapi kalau dilihat dari nilainya 227 yang belum diserahkan itu nilainya Rp 202 miliar sekian. Kalau dilihat dari persentase jumlah item memang 3 persen, tapi kalau dari nilai itu 30 persen lebih,” kata Kepala BPKAD Kota Serang Wachyu B Kristiawan seusai melaksanakan ekspose pelimpahan aset Kabupaten Serang ke Kota Serang, bersama komisi III DPRD Kota Serang di DPRD Kota Serang, Rabu (15/1/2020).

Ia menuturkan, untuk nilainya sendiri pada penyerahan tahap pertama sebesar Rp 265,06 miliar dan tahap kedua Rp 20,56 miliar. Namun, dalam penyerahan tersebut, ada beberapa aset yang tidak disertai dengan dokumen.

Beberapa yang sudah tersertifikasi, ujar dia, pemkot bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Itu ada beberapa hal yang kami lakukan untuk pengamanan kalau tanah dan bangunan kami lakukan sertifikasi, tanah itu ada 1.360 bidang yang tersertifikasi itu ada 119 sisanya belum ada,” ucapnya.

Total aset Kota Serang, tutur dia, termasuk hasil pelimpahan dari Kabupaten Serang pada tahap pertama dan kedua, menurut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Desember 2018 lalu senilai Rp 3,064 triliun.

“Berdasarkan LKPD yang sudah audit per Desember 2018 itu total asetnya 3,064 triliun termasuk pelimpahan tahap satu dan dua,” tuturnya.

Sengketa batas wilayah

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan, selain PR terkait penyerahan aset dari Kabupaten Serang, terdapat permasalahan lain terkait batas wilayah yang berbeda antara undang-undang (UU) pembentukan Kota Serang dan perda di Kabupaten Serang.

“Ada perbedaan angka di UU pembentukan Kota Serang 265 kilometer, tetapi di perda-nya kabupaten itu kurang lebih di 254 kilometer ada selisih 11 kilometer,” kata politikus PKS tersebut.

Batas wilayah tersebut, ucap dia, akan memengaruhi dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) daerah, sehingga hal tersebut menjadi satu masalah tambahan antara Kabupaten Serang dan Kota Serang.

“Good will dari DPRD dalam menyelesaikan masalah aset ini kami akan bentuk pansus aset dan batas wilayah, kami akan dorong di paripurna tanggal 27 (Januari) yang akan mendatang kami akan bentuk pansus aset dan batas wilayah,” tuturnya.

Jika melihat dari UU pembentukan Kota Serang, kata dia, beberapa wilayah yang saat ini masuk Kabupaten Serang seharusnya menjadi wilayah Kota Serang. Wilayah tersebut, diantaranya Pulau Panjang, Beberan, dan Keserangan.

“Itu Keserangan dan Beberan itu masuk Ciruas, seharusnya masuk Kota Serang. Pulau Panjang juga seharusnya masuk Kota Serang, tapi masih di kabupaten,” ujarnya.

Senada, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menuturkan, aset yang belum diserahkan dan strategis, di antaranya RSDP, pendopo bupati, dan PDAM. Ia menargetkan, seluruh penyerahan aset bisa selesai pada 2020 ini.

“Kami akan membuat pansus yang akan diparipurnakan secepatnya di pekan ini atau pekan depan. Selanjutnya, pendalaman kami akan komunikasi dengan Ombudsman dan KPK, sebagai penengah serta provinsi juga,” ucapnya.

Selain itu, dia membenarkan masih ada sengketa batas wilayah. Jika melihat luasan UU pembentukan Kota Serang, tutur dia, seharusnya Pulau Panjang, Beberan, dan Keserangan seharusnya masuk ke dalam wilayah Kecamatan Walantaka.

“Mudah-mudahan, saya berharap, wali kota dan wakil sinergis, dengan kami bersama-sama berjuang bagaimana permasalahan aset bisa terselesaikan dengan baik,” katanya.

Terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedi Irsyan menyambut baik terkait rencana dewan yang akan melibatkan Ombudsman dalam permasalahan aset. Ia menilai, hal tersebut, akan berdampak baik bagi kedua belah pihak.

“Sepanjang itu ke arah yang lebih baik dalam penyelesaian aset dan diperbolehkan oleh tugas kewenangan kami, kota bersedia saja,” ujarnya. (Masykur/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here