Senin, 20 Agustus 2018

Sengketa Tanah Warga dengan PT PDSU, Ganti Rugi tak Pernah Nyata

BERBAGAI masalah sengketa lahan antara warga dengan industri di Kota Cilegon seolah tak pernah henti terjadi. Beberapa kasus, bahkan sudah melalui proses yang cukup lama untuk mendapatkan solusi. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon selama ini selalu memfasilitasi warga dengan industri, agar permasalahan tidak berlarut-larut.

Namun, untuk kasus yang satu ini memang terbilang cukup luar biasa, di mana warga Lingkungan Tegal Buntu, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon menuntut PT PDSU (Permata Dunia Sukses Utama) segera menepati janji terkait pembayaran pembebasan lahan milik warga yang saat ini masih belum mendapatkan kepastian dari pihak PDSU selama belasan tahun.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sejak awal dibangun, PT PDSU dianggap telah mencederai proses hukum dan dinilai sudah menyepelekan lembaga negara, karena tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat di dalam proses mediasi melalui lembaga negara DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Cilegon di 2015.

Bahkan di tahun yang sama, Wali Kota Cilegon melalui surat rekomendasi sudah menginstruksikan, agar PT PDSU segera melakukan ganti rugi lahan, namun hal tersebut nyatanya hingga saat ini masih mereka (PT PDSU) abaikan. Meski warga sudah sering melakukan mediasi dan juga aksi unjuk rasa, kesepakatan yang sudah ditentukan dalam hearing dengan para pemangku kebijakan tak kunjung di realisasikan oleh PT PDSU.

Diketahui, PT PDSU yang merupakan perusahaan pembuatan gula telah melakukan pembangunan dan beroperasi di daerah Ciwandan, Kota Cilegon sejak 2008. Selama 13 tahun berjalan, permasalahan terkait ganti rugi lahan yang dijanjikan PT PDSU kepada warga tak kunjung selesai, bahkan PT PDSU dinilai sudah melakukan tindak pidana, karena telah melakukan pembangunan berupa pemagaran di lahan yang di atasnya masih terdapat permukiman warga, sehingga beberapa rumah warga yang belum dibebaskan lahannya atau belum mendapatkan ganti rugi berada di dalam kawasan lahan PT PDSU.

Kuasa hukum warga, Lukman Hakim ditemui seusai menyerahkan surat permohonan mediasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon, Jumat (12/1/2018) menyatakan, tindakan tersebut sudah masuk dalam penyerobotan lahan, namun hingga kini ganti rugi belum juga dilakukan. Atas dasar tersebut, pihaknya yang menerima kuasa dari belasan warga di lingkungan PDSU meminta mediasi dengan harapan permasalahan ini selesai.

“Ini jelas sudah masuk tindak pidana, karena ada upaya melakukan penyerobotan lahan. Padahal, ganti rugi belum dilakukan, kok ini lahan sudah dipagari dan warga hanya diberi akses jalan yang berada di depan tempat sampah dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Ini kan namanya kelewatan, bahkan rekomendasi dari DPRD dan wali kota mereka abaikan,” tuturnya.

Ia menuturkan, isi surat yang disampaikan tersebut terkait dengan audiensi, di mana di dalamnya lehan yang sudah dipakai untuk PDSU sekitar ratusan meter persegi dan ada kerugian materiel yang harus diterima oleh warga sekitar dan bukan debu polusi saja. “Intinya, kami meminta kepada para wakil rakyat untuk tetap memihak kepada masyarakat yang telah memilihnya dan masalah ini harap segera diselesaikan, jangan sampai penantian panjang warga sekitar PDSU selama belasan tahun terbuang percuma hanya karena janji-janji saja,” katanya. (Himawan Sutanto)***


Sekilas Info

DPRD Kota Cilegon Soroti Data Dokumen KUA PPAS

CILEGON, (KB).- Rapat gabungan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *