Sengketa Lahan Pembangunan Politeknik, Pemkot Tangerang-Kemenkumham Berdamai

Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo pada Rapat Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait miss komunikasi yang terjadi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Kota Tangerang terkait kepemilikan lahan, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (18/7/2019).*

TANGERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya berdamai, setelah kedua belah pihak melakukan pertemuan, Kamis (18/7/2019).

Dalam pertemuan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mereka bersepakat mencabut masing-masing laporan ke polisi atas sengketa lahan pembangunan Politeknik Ilmu Permasyarakatan Imigrasi.

Dalam mediasi itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bersama Gubernur Banten Wahidin Halim dipertemukan dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Sudah ada kesepakatan tadi. Tentunya yang kurang saling dilengkapi, yang masih belum sempurna disempurnakan,” ujar Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo.

Selain itu, Hadi mengatakan akan ada pembahasan terkait penyerahan lahan yang dimiliki Kemenkumham kepada Kota Tangerang. Menurutnya, pembahasan ini akan dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan guna membahas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

“Termasuk lahan-lahan Kum HAM, ini ada yang belum diserahkan ke Kota Tangerang. Sehingga, ini nanti kami fasilitasi dengan mengundang Kementerian PU terkait teknis bangunan, dan Kementerian Keuangan untuk fasos-fasumnya agar diserahkan ke Pak Wali Kota karena itu barang milik negara,” ujar Hadi.

Selain itu, Hadi menyatakan, masing-masing pihak akan mencabut laporan polisi di Polres Tangerang. Pemkot Tangerang juga akan kembali membuka akses pelayanan publik seperti listrik dan pengangkutan sampah.

“Tadi telah ada kesepakatan berdua tentunya akan menarik seluruh pengaduan (polisi) dan juga pelayanan publik dibolehkan kemudian terkait dengan normatif di dalam perizinan dan tata ruangnya ini akan diselesaikan sebaik-baiknya,” ujar Hadi.

Sementara , Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menjabarkan duduk permasalahan yang saat ini sedang terjadi antara Pemkot dengan Kemenkumham di Kota Tangerang. “Berita yang ramai kan kisruh sebenarnya tidak ada yang kisruh, hanya mispersepsi saja yang terjadi,” ucap Arief.

Arief mengungkapkan, komitmen Pemkot Tangerang untuk menata kota serta memberikan fasilitas yang nyaman bagi warga Kota Tangerang melalui tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Kami mau untuk bersama – sama mencari solusi terbaik bagi Kota Tangerang,” ucapnya.

Terkait pemanfaatan lahan, dirinya menyampaikan konsep penataan kota terlebih di wilayah sekitar pusat pemerintahan yang statusnya masih milik Kemenkumham.

“Kami tawarkan konsepnya, termasuk RTH-nya, bahkan Pemkot siap bantu pembangunan fasilitasnya,” tuturnya sembari menunjukkan konsep penataan kota.

Sementara itu, Gubernur Banten H. Wahidin Halim menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi agar permasalahan yang terjadi di Kota Tangerang dapat segera terselesaikan.

“Tadi sudah dibicarakan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan lagi dari dua pihak untuk pembahasan yang lebih detail. Mungkin di hari Senin atau Selasa,” kata pria yang akrab dipanggil WH.

Cabut berkas

Usai berdamai, Pemerintahan Kota Tangerang langsung mengambil inisiatif mencabut berkas laporan kepolisian ke Polres Metro Tangerang Kota. Sebelumnya, Selasa (16/7/2019) pihak Pemerintahan Kota Tangerang menaruh berkas laporan pengaduan ke Polres Metro Tangerang Kota untuk Kemenkumham soal lahan.

Dipimpin oleh Budi Arief selaku Kabag Hukum Pemerintahan Kota Tangerang datang pukul 17.00 dan melalukan pencabutan berkas laporan kepolisiannya yang ditujukan untuk Kemenkumham.

“Untuk pencabutan, sebagaimana tadi pukul 13.30 Bapak Wali Kota diundang oleh Kemendagri dan dalam bahasan ini juga mengundang pihak dari Menkumham yang dihadiri oleh Sekjen,” kata Budi.

Menurutnya, dalam kesepakatan tersebut keduanya sepakat untuk sama-sama cabut berkas kepolisian yang mereka laporkan pada hari Selasa kemarin. Itikad baik itu, kata Budi, sudah langsung dilakukan oleh Pemkot Tangerang.

“Ada beberapa kesepakatan, salah satunya sepakat mencabut laporan kepolisian apakah itu dari Pemkot ataupun dari Menkumham dan langsung memerintahkan kami dari hukum sebagai kuasa untuk mencabut ambil inisiatif cabut laporan,” ujar Budi.

Secara terpisah Kepala Biro Humas Kemenkumham, Bambang Wiyono mengatakan, pihaknya siap mencabut berkas laporan mereka yang telah telanjur dilayangkan ke Polres Metro Tangerang. “Ya, besok kita akan ke Polres Metro Tangerang (mencabut laporan). Benar kita telah sepakat dalam mediasi tadi,” ucap Bambang.

Pemeriksaan tetap berjalan

Sementara Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol. Abdul Karim mengatakan, proses pemeriksaan untuk Pemkot Tangerang terus berjalan. Sebab, dari pihak Kemenkumham hingga detik ini belum melakukan pencabutan laporannya.

“Jadi memang benar kami sudah layangkan panggilan sebanyak enam orang yang sudah kita panggil terkait dengan laporan daripada Kumham,” tutur Karim di Mapolres Metro Tangerang Kota.

Rencananya, menurut Karim, keenam pejabat Pemkot tersebut akan dipanggil sekitar pukul 09.00 di Mapolres Metro Tangerang Kota. Namun, Karim tidak bisa membeberkan identitas keenam pejabat tersebut.

Namun yang pasti, jajaran Polres Metro Tangerang Kota sebagai lembaga hukum tetap akan menjalankam proses hukum berdasarkan laporan yang diterima.

“Semua aduan harus ditindaklanjuti. Masalah itu iya atau tidak hadir pada penyelidikan awal, kita cari faktanya. Kalau tidak terbukti ya dihentikan kalau ditemukan alat bukti ya lanjut,” kata Kapolres. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here