Sengketa Lahan dengan PT PKP, Ketua DPRD Banten Diminta Turun Tangan

SERANG, (KB).- Sejumlah warga Pulau Sanghyang mengadu ke Ketua DPRD Banten, di Kantor DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/11/2017). Warga Pulau Sanghyang, Emil meminta Ketua DPRD Banten turun tangan menindaklanjuti persoalan tersebut, karena berbagai upaya telah yang dilakukan tidak juga membuahkan hasil.

“Warga di Sanghyang ini butuh bantuan ketua dewan. Karena kami terancam, mudah-mudahan dewan secepatnya menindaklanjuti,” katanya, yang didampingi LBH Rakyat Banten, seusai audiensi. Ia mengungkapkan, lahan Pulau Sanghyang seluas 720 hektare tersebut sudah diklaim milik PT Pondok Kalimaya Putih (PKP). Padahal, ujar dia, data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Serang lahan PT PKP hanya 189 hektare.

“Warga yang dituduh menyerobot lahan. Mereka (PT PKP) mengklaim, bahwa lahan di Sanghyang itu keseluruhan milik PKP. Luas 720 hektare, dari BPN itu, padahal cuma dapat 189 hektare itu juga berbentuk HGB (hak guna bangunan), berarti sisanya kan hak kami. Kenapa sertifikat kami malah dibekukan. Kami pernah menanyakan ke BPN, tapi tidak direspons,” ucapnya.

Sementara, Divisi Advokasi LBH Rakyat Banten, Robby Yusuf berharap, pertemuannya dengan Ketua  DPRD Banten membuat status kepemilikan lahan warga di Pulau Sanghyang menjadi jelas.  “SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) yang biasa dibayar warga tiap tahun dihentikan dari 1996. Padahal, setiap tahun warga bayar pajak,” tuturnya.

Namun, ketika muncul HGB yang diklaim pihak PT PKP tersebut, akhirnya SPPT warga terhenti dari 1996. Warga diklaim menyerobot lahan, padahal mereka sudah turun-temurun tinggal di situ. “Warga yang sudah lama tinggal lama di sana kok dituduh menyerobot,” katanya. Luas Pulau Sanghyang mencapai kurang lebih 750 hektare dengan jumlah 48 kepala keluarga. “Warga ini resah, seakan tersandera hukum. Ini kan konflik lahan perdatanya saja belum jelas statusnya, kenapa pidana yang dimunculkan,” ujarnya.

Menindaklanjuti

Sementara itu, Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah siap menindaklanjuti persoalan yang dihadapi warga Pulau Sanghyang tersebut. Namun, dia meminta, agar dibuatkan matriks permasalahan terkait lahan Pulau Sanghyang, berikuti bukti-bukti kepemilikan warga atas lahan tersebut. “Saya perlu lihat dulu matriksnya, sehingga jelas mulai dari sejarahnya, sampai persoalan yang kemudian muncul di situ. Supaya nanti saya mengoordinasikan dengan pihak-pihak terkait menjadi jelas duduk persoalannya,” ucapnya.

Dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tutur dia, potensi Provinsi Banten begitu melimpah, salah satunya pesisir pantai. “Kekayaan Banten itu melimpah dari sisi pesisir pantainya. Seharusnya (investor yang masuk) bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar,” katanya.

Diketahui, perkara sengketa lahan tersebut berujung pada tindak pidana. Pihak PT PKP melaporkan tiga warga Pulau Sanghyang ke Polda Banten atas kasus dugaan penyerobotan lahan sesuai dengan Pasal 385 KUH Pidana dan Pasal 167 KUH Pidana tentang Pemaksaan Memasuki Pekarangan atau Rumah tanpa Izin Pemilik. Kabarnya, ketiga warga tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here