Semester 1 2019, Sebanyak 50 ASN Pemkab Lebak Sering Bolos

LEBAK, (KB).- Sebanyak 50 orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lebak per satu semester tahun 2019 tercatat bolos kerja. ASN yang sering bolos kerja tersebut, rata-rata merupakan guru sekolah dan petugas kesehatan.

Kepala Bidang Pembinaan dan Data Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lebak, Fuad Luthfi mengatakan, ke 50 ASN bolos kerja diketahui berdasarkan hasil pendataan absensi yang dilakukan BKPP ke setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tempat ASN tersebut bekerja. Pendataan dilakukan per Januari hingga Juli 2019 atau per satu semester.

“Hasil pencatatan, secara kumulatif izin kehadiran 50 ASN tercarat bolos kerja sebanyak lima hari lebih. Alasan bolos kerja sangat beragam,” kata Fuad Lutfhi, Ahad (11/8/2019).

Menurut dia, ASN yang terjaring dalam pendataan sering bolos kerja, selanjutnya tentu akan diberikan pembinaan kedisiplinan agar mereka ke depannya tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Pihaknya selama ini sering mengingatkan para ASN agar tidak menganggap remeh saat tidak masuk bekerja. Sebab, penghitungan disipliner dan indisipliner akan dihitung secara kumulatif selama dua semester atau satu tahun.

“Kami hanya sekadar mengingatkan, agar ASN harus disiplin, karena ada beberapa sanksi yang tentunya akan diberikan. Di antaranya sanksi ringan, sedang bahkan sanksi berat hingga pemecatan,” ujarnya.

ASN yang tercatat bolos kerja di awal semester tahun 2019, rata-rata merupakan guru sekolah dan petugas kesehatan di kecamatan-kecamatan. Salah satu contoh, ASN yang izinnya tidak masuk bekerja dengan alasan sakit dengan melampirkan surat keterangan dan itu akan dilaksanakan pemeriksaan.

“Jika mereka benar-benar sakit, nanti akan diberikan kelayakan sanksinya, dan apabila hanya sebagai alasan, tentu akan diberikan sanksi yang sesuai,” ucapnya.

Ia menjelaskan, setiap ASN yang tidak masuk kerja selama 5 hingga 15 hari dalam satu tahun akan dikenakan sanksi ringan. Sedangkan jika ditemukan tidak bekerja selama 30 hari, maka akan di sanksi sedang. Dan apabila diketahui sudah tidak masuk kerja selama 45 hari, tentu lari ke sanksi berat hingga berakhir dengan pemecatan.

“Disiplin kerja ASN sesuai Peraturan Pemeritah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN. Ada 17 kewajiban yang patut dilakukan,” katanya.

Utamakan kepentingan negara

Adapun beberapa poin yang sering dilanggar oleh ASN yaitu tidak mengutamakan kepentingan negara dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Dan jika seseorang atau golongan disaat memegang tugas yang sifatnya rahasia, tentu amanat atau perintah tersebut harus dirahasiakan.

“Dari beberapa poin di atas, misalnya poin terakhir, ASN tidak bisa merahasiakan perintah yang sifatnya harus dirahasiakan. Misalnya, diunggah di salah satu akun WhatsApp melalui status pribadinya, siang ini akan melaksanakan razia di pasar, itu salah satu contoh yang dinilai telah membuka rahasia negara,” ujarnya. (Lugay/PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here