Semakin Bebani Masyarakat Kecil, Pencabutan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Diprotes

SERANG, (KB).- Rencana pencabutan pencabutan subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) diprotes berbagai kalangan. Bukan hanya dari kalangan wakil rakyat di daerah, Gubernur Banten Wahidin Halim pun meminta pemerintah mengkaji ulang pencabutan subsidi elpiji bagi warga tidak mampu tersebut.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pemberian subsidi kepada masyarakat kecil perlu diteruskan. Sebab, subsidi sangat membantu masyarakat kecil guna menekan beban hidup yang tinggi.

“Kalau saya mengusulkan agar jangan dicabut bantuan segmen masyarakat tak mampu mah, perlu dipertahankan,” katanya kepada wartawaan saat ditemui di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (17/1/2020).

Jika terjadi, kata dia, pencabutan subsidi kepada warga miskin kurang tepat. Sebab, saat ini warga miskin banyak menggunakan gas elpiji 3 kilogram, untuk kebutuhan memasak di rumah tangganya.

“Dulu orang pake kayu suruh pake minyak, udah pake minyak pake gas, gasnya sekarang harus dicabut subsidinya,” katanya.

Sebagai wakil rakyat Provinsi Banten, dirinya ingin pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana pencabutan subsidi gas elpiji.

“Iyah usulkan sebagai wakil rakyat Banten, cabut lah (kebijakan pencabutan subsidi), biar buat rakyat,” ujarnya.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menghentikan subsidi pada harga elpiji 3 kilogram mulai semester II tahun ini.

Sebagai gantinya, pemerintah akan memulai program penyaluran subsidi tertutup kepada masyarakat tidak mampu. Dengan pola seara tertutup, penyaluran gas elpiji 3 kologram diharapkan tepat sasaran kepda masyarakat yang berhak.

Sebelumnya, Kepala Bidang Elpiji Hiswana Migas DPC Banten Yudi Lukman mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi elpiji 3 kilogram. Sebab, selama ini subsidi untuk gas melon itu dianggap tidak tepat sasaran.

Terpenting, kata dia, pemerintah bertujuan membantu masyarakat tidak mampu dengan tidak menghilangkan haknya.

“Yang menjadi masalah sekarang ini pemerintah pusat banyak menanggung beban dana subsidi tapi tidak tepat sasaran. Sehingga masyarakat mampu masih menggunakan barang-barang bersubsidi,” katanya.

Jika subsidi itu sudah dicabut, maka elpiji 3 kilogram akan menjadi barang harga perekonomian. Ketika sudah menjadi barang perekonomian, maka didalamnya terdapat kebebasan hukum bisnis yang akan mengikuti jumlah permintaan pasar.

“Jika permintaan dirasa banyak pasti disalurkan, karena tidak ada kaitannya dengan subsidi. Kalau sekarang kan masih ada pembatasan karena subsidi dan peruntukannya masih tidak tepat sasaran,” ucapnya.

Bukan hanya Gubernur Banten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang juga memprotes rencana pemerintah tersebut. Sebab, kebijakan tersebut dikhwatirkan berdampak luas karena penggunanya masyarkaat bawah.

Tak ada data akurat

Menurut anggota Komisi II DPRD Kota Serang Rizky Kurniawan, rencana pemerintah mencabut subisi elpiji 3 kilogram dan menggantinya dengan system distribusi tertutup perlu dikaji. Dia bahkan sangsi program pengganti dengan sistem distribusi tepat sasaran LPG 3 kg akan optimal.

“Kenapa saya sangsi. Karena pemerintah tidak punya data akurat tentang masyarakat yang layak menerima subsidi. Kalau pemerintah tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi, maka dalam praktiknya nanti akan tetap ada kesulitan. Ini bisa berdampak luas, karena bahan bakar elpiji 3 kilogram digunakan lapisan masyarakat bawah, termasuk para pedagang kecil,” ucapnya.

Menurut dia, pemerintah jangan mengabaikan kepentingan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, menurut dia, pencabutan subsidi LPG 3 kg akan menambah beban masyarakat. Dia membayangkan para pedagang kecil seperti tukang bakso keliling, nasi goreng, dan sejenisnya bisa terjepit.

“Kami tentu berharap kebiajkan itu tidak cepat diambil, karena menyangkut masyarakat menengah bawah. Jika rencana itu diambil, menurut saya, ini menjadi sebuah kegagalan pemerintah dalam membentuk kebijakan yang pro rakyat,” kata politis Partai Gerindra tersebut.

Penolakan juga datang dari Kabupaten Serang, yang disampaikan Ketua komisi II DPRD Kabupaten Serang Suja’i Sayuti. Dia tidak setuju dengan adanya rencana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg tersebut, karena akan semakin membebani masyarakat dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang menurun.

Selain itu, dia menilai rencana pencabutan subsidi gas elpiji tersebut juga tidak tepat waktu.

“Kami sangat tidak setuju kalau itu sampai di lakukan pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg tersebut, karena sangat tidak tepat di waktu sekarang apalagi di saat ekonomi yang semakin drop saat ini,” kata Suja’i.

Menurut dia, pemerintah justru harusnya memperbanyak subsidi untuk masyarakat tidak mampu atau menengah ke bawah. Saat ini, warga di beberapa tempat, khususnya Kabupaten Serang banyak yang mengalami penurunan ekonomi akibat belum optimalnya lapangan kerja. Bhakan, ada sebagian pelaku usaha yang gulung tikar.

“Saat kami berkunjung ke masyarakat Kabupaten Serang banyak yang mengalami ekonominya drop mungkin karena belum optimalnya lapangan kerja, pelaku usaha kecil banyak yang gulung tikar karena daya beli masyarakatnya lagi menurun,” tuturnya. (SN/Masykur/TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here