Rabu, 12 Desember 2018
ilustrasi*

Selewengkan Setoran Koperasi, Bendahara Dishub Kota Cilegon Dicopot

CILEGON, (KB).- Vn dicopot dari jabatannya sebagai bendahara gaji pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon. Ia diduga telah menyalahgunakan uang setoran koperasi bernilai puluhan juta rupiah. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang juga Sekretaris Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Bapperjakat) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Mahmudin ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap Vn.

“Vn telah diberhentikan sebagai bendahara gaji. Selain itu, yang bersangkutan juga diturunkan pangkatnya,” kata Mahmudin, akhir pekan kemarin. Keterangan Kepala BKPP diakui Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Heri Suheri. “Mulai 2018 ini Vn telah diberhentikan sebagai bendahara gaji,” ujarnya.

Kasus penyelewengan dana setoran koperasi dan penyalahgunaan gaji pegawai yang dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN) Dishub Kota Cilegon, terungkap setelah beberapa pegawai mendapati kejanggalan saat menerima gaji, karena nilainya berkurang. Mereka menduga ada ketidakberesan di bagian keuangan Dishub Kota Cilegon.

Korban permainan Vn, bukan hanya staf Dishub Kota Cilegon. Tapi juga pejabat. “Saya sempat merasa aneh, ketika menerima gaji nilainya berkurang Rp 3 juta lebih. Itu terjadi dua bulan berturut-turut, Januari dan Februari 2017. Tapi, setelah diklarifikasi ke bagian keuangan, gajinya tak lagi berkurang, ” ucap seorang pejabat yang tidak bersedia disebut namanya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cilegon Andi Affandi mengatakan, masalah tersebut terkait sejumlah pembayaran cicilan pinjaman koperasi yang tidak disetorkan oleh Vn kepada Koperasi Praja Mandiri. “Vn tidak menyetorkan cicilan pinjaman koperasi para pegawai,” tuturnya.

Menurut Andi, cicilan para ASN tersebut tidak disetorkan Vn kurang lebih sejak September atau Oktober 2017. Sementara Vn memotong gaji para ASN, potongan gaji untuk cicilan itu tidak disetorkan kepada koperasi. “Pegawai Dishub kan pinjam ke koperasi, kemudian dipotonglah gajinya untuk membayar cicilan. Cicilan ini yang tidak disetorkan Vn kepada koperasi. Kalau para ASN nya sih sudah menjalankan kewajibannya,” ujarnya.

Kredit macet

Berkaitan dengan persoalan ini, Andi menilai hal tersebut merupakan kasus perdata antara Kopeasi Praja Mandiri dengan Vn. Andi telah meminta pihak koperasi untuk tidak memberikan sanksi kepada para ASN yang tercatat melakukan pinjaman. “Pihak koperasi sempat memberikan sanksi, makanya saya keberatan. Sebab kalau para pegawai sudah benar, telah membayar pinjaman. Jadi ini urusan antara koperasi dengan Vn secara personal,” ujarnya.

Andi sempat melayangkan protes terkait adanya kredit macet yang menyangkut para pegawai Dishub Kota Cilegon. Seharusnya, kata dia, pihak koperasi sigap untuk segera mempersoalkan hal tersebut. “Kenapa menunggu sampai besar, baru dipersoalkan. Harusnya kan langsung beritahukan jika ada cicilan yang macet,” katanya.

Namun persoalan ini, kata Andi, sudah diselesaikan antara Koperasi Praja Mandiri dengan Vn. Vn sudah bersedia untuk membayarkan ganti rugi atas kesalahan yang telah dilakukan. “Sudah ada perjanjian antara koperasi dan Vn, didepan pihak kami dan ibunya Vn untuk membayar ganti rugi. Kabarnya sih Vn siap menjual rumah untuk membayar piutang itu,” ujarnya.

Hal tersebut dibenarkan Ketua Koperasi Praja Mandiri Didin S Maulana. Menurut Didin, persoalan ini muncul dari adanya kredit macet terhadap sejumlah ASN di lingkungan Dishub Kota Cilegon. “Tidak semua ASN, hanya beberapa pegawai. Ada cicilan mereka yang tidak disetorkan kepada kami. Itu kalau tidak salah cicilan sejak Oktober,” ucapnya.

Didin juga membenarkan jika pihaknya sempat memberikan sanksi kepada para ASN Dishub Kota Cilegon. Yakni berupa penangguhan pinjaman karena adanya kewajiban yang belum dilaksanakan. “Karena waktu itu sifatnya masih abu-abu, pegawai yang tercatat pinjam tapi belum bayar kami tangguhkan haknya untuk melakukan pinjaman. Tapi sekarang sudah dicabut, mereka bisa pinjam seperti biasa,” tuturnya.

Berkaitan dengan lambannya respons tentang adanya kredit macet kepada Dishub Cilegon, Didin menjelaskan karena pihaknya menaruh kepercayaan kepada Vn. “Waktu itu, Vn secara lisan mengatakan akan menyetorkan cicilan para pegawai Dishub. Tapi kami tunggu-tunggu tidak juga setor. Lalu pada Desember, kami melakukan audit internal. Hasilnya, Vn belum juga setor. Barulah kami melayangkan komplain kepada Dishub Cilegon,” ujarnya.

Didin pun mengamini pernyataan Kota Cilegon, jika persoalan ini telah selesai. Vn di depan perwakilan Dishub Kota Cilegon dan orangtuanya, telah menandatangani surat pernyataan untuk menyanggupi ganti rugi. “Pernyataan itu disepakati pekan lalu, kami yang meminta harus didepan perwakilan kantor dan orangtua yang bersangkutan. Vn menyanggupi persoalan ini selesai pada Maret nanti. Tapi apakah dengan cara menjual rumah, kami tidak tahu,” ucap Didin. (AH/HS/HY) ***


Sekilas Info

Suara Lirih Guru Honorer Cilegon

PEGAWAI honorer di Kota Cilegon resah. Sebab, beredar kabar, bahwa pemerintah berencana menghapus dana transportasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *