Selesaikan Persoalan Aset, DPRD Kota Serang Bentuk Pansus Aset

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang membentuk panitia khusus (Pansus) aset, untuk menyelesaikan persoalan penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang yang tak kunjung usai.

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, setelah dibentuknya pansus aset, langkah awal yang harus dilaksanakan adalah melakukan pendalaman dan menginventarisir aset yang seharusnya diserahkan ke Kota Serang.

“Ini langkah konkret DPRD terkait penyerahan aset agar bsa diselesaikan,” kata politisi Gerindra itu usai paripurna pembentukan pansus non raperda di DPRD Kota Serang, Kamis (13/2/2020).

Pansus aset yang sudah dibentuk, ucap dia, akan melaksanakan tugasnya selama 6 bulan kedepan. Hasil dari pansus itu, tidak berupa raperda tetapi rekomendasi dan saran yang harus dilaksanakan eksekutif di Pemerintahan Kota Serang.

“Mudah-mudahan pemerintahnya ketika kita sudah mengeluarkan rekomendasi dari hasil proses ini segera melaksanakan itu semua,” ucap dia.

Alasan belum memiliki bangunan yang dikemukakan pihak Kabupaten Serang, kata dia, tidak akan merubah keputusan pansus. Hal itu karena, ia menilai setelah 12 tahun Pemerintahan Kota Serang berjalan, tidak ada itikad baik dari Kabupaten Serang untuk menyelesaikan persoalan aset.

“Saya sih pernah ada komunikasi dengan ketua DPRD Kabupaten Serang, tapi sampai saat ini belum ada kabar selanjutnya,” katanya.

Ketua pansus aset Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan, Pembentukan pansus diatur oleh PP nomor 12 tahun 2018, tentang tata tertib DPRD dengan masa kerja selama 6 bulan. Pansus yang beranggotakan 15 orang itu akan fokus pada pemeliharaan dan pemanfaatan aset yang sudah diserahkan, penyerahan aset yang belum diserahkan dan pengamanan aset.

“Pertama yang akan kita kejar itu menghadap ke provinsi, karena bagaimanapun UU nomor 32 tahun 2007 mengatakan bahwa gubernur harus ikut turun tangan jika bupati tidak menyerahkan aset dalamm kurun waktu 5 tahun,” kata ketua komisi III DPRD Kota Serang itu.

Setelah itu, ucap dia, pihaknya akan bersinergi dengan Kemendagri dan beberapa instansi vertikal seperti KPK, BPK dan Ombudsman.

Ia menargetkan seluruh aset Kabupaten Serang yang berada di teritori Kota Serang harus diserahkan, termasuk PDAM Tirta Al-bantani, BPR Serang, RSDP dan kawasan pendopo Kabupaten Serang.

“Karena, saat ini masih ada 5 OPD ngontrak dan 9 OPD yang gedungnya tidak layak di Kota Serang, seperti DPMPTSP, Dindikbud, Dinsos,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, aset yang belum diserahkan dari Kabupaten Serang berjumlah 227 item yang terdiri dari 173 bangunan dan 54 bidang tanah senilai Rp 202 miliar.

Tidak Ada Itikad Baik Dari Pemkab Serang

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan, Pemkot Serang sangat mengapresiasi langkah DPRD Kota Serang yang membuat pansus untuk menyelesaikan persoalan aset.

“Kami sangat mengapresiasi, adapun nanti hasil rekomendasinya seperti apa, kami wajib untuk menjalankan itu,” kata Subadri.

Menurut dia, sejauh ini tidak ada itikad baik dari Pemkab Serang untuk menyelesaikan persoalan aset. Sehingga, DPRD Kota Serang membentuk pansus agar ada langkah konkrit yang dilakukan.

“Selama ini tidak ada itikad baik dari Pemkab, maka dibentuklah pansus ini,” ucapnya.

Selain itu, ujar dia, Pemerintah Provinsi Banten sebagai orangtua bagi pemerintahan di kabupaten/kota dan memiliki kewajiban untuk memediasi belum melaksanakannya. Padahal, upaya persuasif sudah dilakukan.

“Bahkan ketika saya mnjabat ketua DPRD sudah coba mendatangi Pemprov Banten untuk sesegera mungkin memanggil kedua belah pihak, tapi langkah itu blum diupayakan,” ujarnya. (Masykur/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here