Selasa, 19 Februari 2019
Breaking News

Seleksi Sekda Banten, Banyak Pejabat Pemprov Terganjal Persyaratan

SERANG, (KB).- Dari jajaran Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, hanya 10 pejabat yang mampu memenuhi persyaratan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya Sekretaris Daerah (Sekda) Banten. Sedangkan sisanya, banyak pejabat internal yang terganjal usia yang dibatasi 57 tahun dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan pimpinan (Diklatpim) II.

Berdasarkan pengumuman seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Banten di website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten maupun di portal Lembaga Administrasi Negara (LAN), persyaratan calon Sekda Banten di antaranya memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau Diploma IV, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultur sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.

Selanjutnya, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 tahun, sedang atau pernah menduduki jabatan JPT Pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat dua tahun, usia paling tinggi 57 tahun, dan telah mengikuti minimal pendidikan dan pelatihan tingkat II bagi pejabat struktural.

Asda III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Samsir mengatakan, para pejabat pemprov yang memenuhi persyaratan untuk bisa mencalonkan sekda paling banyak hanya 10 orang. Sedangkan sisanya, kata Samsir, tidak bisa ikut karena terbentur aturan seperti belum mengikuti pendidikan dan pelatihan pimpinan (Diklatpim) tahap II, serta batasan umur dari pejabat tersebut.

“Paling banyak hanya 9 sampai 10 orang yang sudah memenuhi persyaratan. Syaratnya kan harus sudah diklatpim II, umur paling tua 3 tahun sebelum pensiun, punya pengalaman kerja semenjak jadi ASN yang ada keterkaitannya dengan sekretaris, dan minimal dua tahun pejabat pratama,” kata Samsir saat ditemui di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (18/12/2018).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabar Banten, kesepuluh pejabat yang memenuhi syarat itu di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sitti Ma’ani Nina, Staf Ahli Gubernur Enong Suhaeti, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Opar Sohari, dan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Agus M. Tauchid.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Babar Soeharso, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Alhamidi, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muhtarom, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Husni Hasan, Sekretaris KPU Banten, Septo Kalnadi, dan Sekretaris DPRD Banten E. A. Deni Hermawan.

Meskipun sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Banten banyak yang tergolong senior, kata dia, namun mereka secara otomatis akan gugur dalam persyaratan pencalonan sekda. “Termasuk saya, itu enggak bisa. Umur saya sudah telat, sudah 57. Terus Pak Ino (Pj Sekda Banten) itu juga enggak bisa, sudah 59. Pak Yanuar (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) gak bisa. Umurnya sudah melewati kriteria,” ujar Samsir.

Selain terbentur umur, sejumlah pejabat tinggi yang tidak bisa mencalonkan diri pada posisi sekda, akan terbentur dengan aturan telah mengikuti Diklatpim II. Mereka di antaranya Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga (Dispora) Deden Apriandi dan Kepala Dinas Pariwisata Eneng Nurcahyati.

“Sesuai persyaratannya, nanti yang mau daftar itu langsung tersaring di persyaratan. Tapi, belum tentu juga yang memenuhi syarat ini dia akan daftar. Kita tunggu saja. Kalau mau jelas siapa saja yang sudah daftar, itu langsung ke BKD,” tutur Samsir.

Selain itu, Samsir juga memastikan para pejabat dari luar Pemprov Banten bisa ikut mendaftar dalam open bidding sekda. Termasuk, para pejabat di kementerian ataupun dari pemerintah kabupaten/kota. “Dosen juga boleh kalau memang dia memenuhi semua kompetensinya,” ucap Samsir.

WH serahkan ke pansel

Di tempat yang sama, Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan seluruh tahapan lelang jabatan sekda tersebut kepada panitia seleksi (Pansel) yang sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat. WH juga meyakini pansel akan selektif dalam menyaring para pejabat yang mendaftarkan diri dalam lelang tersebut.

“Lelang sekda lagi jalan, kemarin sudah diumumkan. Saya juga enggak ada kriteria apa-apa, itu mah diserahkan ke timsel saja. Saya enggak boleh ikut campur. Mereka (pansel) pastinya sudah tahu kriterianya. Jadi, diserahkan ke pansel saja. Siapa yang terbaik, itu yang akan saya pilih,” kata WH.

WH juga akan mengapresiasi jika banyak pejabat pemprov yang ikut bersaing dalam bursa calon sekda nanti. Ia pun mendorong para pejabat yang memiliki kompetensi yang memenuhi syarat, agar bisa ikut dalam lelang sekda. “Saya senang kalau dari dalam juga punya potensi dan mau ikut. Calonnya juga kan nanti makin banyak,” ucapnya.

Sementara itu, pendaftaran seleksi terbuka Sekda Banten baru satu orang yang melamar. Pelamar pertama adalah Sekretaris KPU Banten, Septo Kalnadi. Mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah (DPPKD) Kota Cilegon itu diketahui telah mendaftar ke sekretariat Pansel Sekda Banten, di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Selasa (18/12/2018). ”Saya mengikuti lelang jabatan untuk memenuhi hak ASN yang diberi, sesuai pengumuman pansel,” kata Septo Kalnadi singkat. (Rifat Alhamidi/SJ)*


Sekilas Info

PEMBERITAHUAN RENCANA PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAJUR KE-4 JALAN TOL TANGERANG-MERAK TAHAP II DAN TAHAP III

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *