Rabu, 21 Februari 2018

Selama Pemeriksaan BPK, OPD Diminta Kooperatif

SERANG, (KB).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, agar kooperatif dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Terhitung mulai Senin (12/2/2018) kemarin hingga Mei mendatang, BPK mulai mengaudit laporan keuangan interim Pemprov Banten tahun anggaran 2017.

“Mau melakukan pemeriksaan, ini baru kulo nuwun saja. Hari ini (kemarin) mau mulai memeriksa laporan keuangan interim. Pokoknya setiap dihubungi, bisa dihubungi lah oleh BPK. Sudah gitu saja. Kami tekankan seperti itu,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Thomas Ipoeng Andjar Wasita kepada wartawan seusai bertemu Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) di Ruang Kerja Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, kemarin.

Ia menjelaskan, pemeriksaan akan dilakukan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama, adalah tahap interim dan tahap kedua, berupa tahapan terinci yang akan dilakukan mulai April mendatang. Adapun objek pemeriksaan dilakukan menyeluruh kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten.

“Dua tahap, sekarang kami pemeriksaan interim istilahnya. Pemeriksaan pendahuluan sampai akhir Maret. Lalu, nanti kami lanjut tahap terinci mulai awal April sampai awal Mei, totalnya dua bulan. Prinsipnya semua akan kami periksa, tapi diprioritaskan nantinya berdasarkan evaluasi awal kami,” ujarnya.

Menurut dia, Gubernur Banten sangat responsif terkait pemeriksaan BPK tersebut. “Responsnya selalu positif beliau dengan kehadiran BPK, selalu responsnya positif, siap untuk bersinergi. Bukan bekerja sama ya, beda kalau bekerja sama. Bersinergi, jadi kami memeriksa, mereka siap diperiksa,” ucapnya. Menurut dia, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) LKPD Pemprov Banten pada 2016 bukan menjadi ukuran pada 2017 ini akan meraih predikat serupa. “Tahun lalu WTP, tahun ini belum tentu WTP,” tuturnya.

Sementara, Inspektur Provinsi Banten, E Kusmayadi menuturkan, pada pemeriksaan laporan keuangan interim akan difokuskan pada beberapa hal. Pertama, terkait dengan ringkasan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja hingga perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. “Beberapa OPD menyangkut penyerahan P3D (personel, pembiayaan sarana dan prasarana, dan dokumen) SMA/SMK. Ini salah satu yang akan diperiksa,” katanya.

Disinggung terkait temuan Inspektorat terhadap laporan keuangan 2017, dia enggan berkomentar banyak. Menurut dia, hal tersebut baru akan teridentifikasi dalam penyusunan LKPD 2017 sebagai bahan pemeriksaan BPK. Meski demikian, dia mengklaim, penyelesaian temuan BPK 2016 sudah hampir 100 persen ditindaklanjuti. “Yang jelas temuan 2016 kemarin sudah hampir seluruhnya ditindaklanjuti, hampir 100 persen. Kerugian juga sudah diselesaikan kurang lebih Rp 7 miliar,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Nandy Mulya S mengatakan, penyusunan LKPD 2017 menjadi yang terberat daripada LKPD tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut, karena dampak dari berubahnya susunan organisasi tata kerja (SOTK). “Laporan 2017 ini yang terberat, karena di 2017 berkaitan dengan berubahnya SOTK secara nasional,” ucapnya. Ia menjelaskan, untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih Banten pada LKPD 2016 diperlukan kerja sama dan soliditas semua OPD. “Tumpuannya tidak hanya BPKAD, tetapi seluruh OPD, apakah bisa mempertahankan WTP atau tidak,” ucapnya. (RI)***


Sekilas Info

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk

SERANG, (KB).- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Kampung Tinggulun, Desa Cijeruk, Kabupaten Kibin, Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *