Rabu, 21 November 2018

Sekwan Sudah Terima Surat dari Golkar, Pergantian Ketua DPRD Kota Serang Diproses

SERANG, (KB).- Pergantian Ketua DPRD Kota Serang diproses. Setelah sekretariat dewan (sekwan) menerima surat dari DPD Golkar Kota Serang terkait pemberhentian Subadri Usuludin sebagai Ketua DPRD Kota Serang, pimpinan dewan juga telah menyelenggarakan rapat pimpinan (rapim) di gedung DPRD Kota Serang, Senin (6/11/2017).

Hasil dari rapim, pemberhentian Subadri akan dibahas di badan musyawarah (banmus) DPRD Kota Serang. “Kami telah menerima surat dari DPD Golkar, ada tiga rangkap yang dilampirkan dari DPP, DPD tingkat satu dan dua, berikut mengenai permohonan pergantian ketua DPRD,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Serang Bambang Janoko saat ditemui seusai rapat paripurna di DPRD Kota Serang, Senin (6/11/2017).-

Bambang mengatakan, rencananya agenda rapat banmus berlangsung, Kamis (9/11/2017). Keputusan tersebut, diambil setelah adanya kesepatan bersama antara pimpinan di DPRD Kota Serang. “Karena kalau dilaksanakan juga, tidak kourum (diluar hari Kamis). Posisi anggota kami ada yang berangkat kunjungan kerja,” ucapnya.

Jika hasil rapat banmus menyimpulkan pergantian Subadri sebagai ketua DPRD dapat diproses, maka akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Setelah surat pengangkatan Ketua DPRD Kota Serang diterima dari gubernur, kemudian dilanjutkan ke dalam rapat paripurna istimewa. “Kami menunggu surat pengangkatan dulu. Silahkan tanya ke gubernur (terkait durasi keluarnya surat pengangkatan) karena bukan domain di kami yang penting pimpinan sudah memproses (rapat banmus),” tuturnya.

Sementara itu, Subadri Usuludin, mengaku, tidak keberatan diberhentikan sebagai Ketua DPRD Kota Serang. Namun demikian, dia meminta kepada anggota banmus mencermati dan mengkaji surat yang dikirim oleh DPD Golkar Kota Serang. “Perlu dikaji kembali agar semuanya clear (tuntas),” katanya.

Bertentangan

Apabila hasil banmus menyepakati pemberhentiannya, menurut dia, maka hal tersebut bertentangan dengan tata tertib di DPRD Kota Serang. Sebab, dalam surat yang dilayangkan oleh DPD Golkar Kota Serang, berisi pergantiannya sebagai ketua DPRD. “Pemberhentian melalui PAW (pergantian antar waktu) tidak dikenal di tatib untuk pimpinan baik ketua dan wakil ketua. Yang ada itu PAW anggota DPRD,” tuturnya.

Subadri menjelaskan, di dalam tatib DPRD Kota Serang Pasal 52 disebutkan bahwa proses pergantian pimpinan DPRD Kota Serang dapat dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri. “Khusus pimpinan dewan diluar meninggal dunia atau mengundurkan diri, dapat dilakukan pemberhentian baik melalui mekanisme di badan kehormatan dewan,” ujarnya.

Proses pemberhentian yang dilakukan oleh DPD Golkar Kota Serang, kata dia, Subadri dinilai kurang lazim. Seharusnya, ada mekanisme yang harus ditempuh Partai Golkar seperti pemecatan. “Saya belum menerima surat pemecatan sebagai anggota. Seharusnya ditempuh dulu pemberhentian sebagai anggota barulah tahapan-tahapan tersebut. Atas dasar itu, kami menganggap kurang lazim dan perlu dicermati bersama agar anggota banmus bertindak professional dengan unsur kehati-hatian,” tuturnya. (FI)***


Sekilas Info

FKPT Ajak Ulama Tangkal Radikalisme

SERANG, (KB).- Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten menggelar halaqah di Pondok Pesantren Assalamiyah, Curug …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *