Sekretaris Umum MUI Kota Serang, Amas Tadjuddin: Pilkada di Banten Damai

Amas Tadjuddin.*

SERANG, (KB).- Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang, Amas Tadjuddin memprediksi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di empat kabupaten/kota di Provinsi Banten berlangsung damai. Sebab, masyarakat Banten sudah cerdas menentukan pilihan sekaligus mampu menerima hasil pilkada dengan tenang, baik kalah maupun menang.

“Masyarakat tidak perlu khawatir munculnya radikalisme politik di Pilkada Banten,” katanya melalui siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (25/1/2018).¬† Ia mengatakan, hasil pertarungan pilkada berpotensi menimbulkan pengerahan pendukung masing-masing pasangan calon, kalah maupun menang.

Namun demikian, potensi tersebut tidak hanya muncul di Pilkada Banten, tetapi juga di semua pilkada se-Indonesia. Pria yang juga Sekretaris Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Banten tersebut berharap, isu yang dibangun tentang radikalisme politik tidak memulai pemanasan menuju sebuah gerakan radikalisme politik. “Apalagi radikal terorisme di Pilkada Banten,” ujarnya.

Isu SARA

Peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan, Ekonomi, dan Sosial (LP3ES), Adnan Anwar menuturkan, penggunaan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam pemilihan umum, termasuk pilkada, adalah kemunduran dalam berdemokrasi. “Kalau terjadi isu SARA lagi, seperti Pilkada DKI 2017 itu sama saja kemunduran demokrasi di Indonesia. Intinya, jangan sampai terjadi isu SARA lagi,” ucapnya di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurut dia, sudah ada perangkat hukum yang bisa dijadikan tameng untuk membendung isu SARA, agar tidak ada lagi pada Pilkada Serentak 2018, tinggal kemauan untuk menegakkannya. Ia mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak boleh membiarkan apabila ada peserta yang menggunakan isu SARA. “Kalau ada indikasi SARA baik melalui dunia maya, media sosial atau bahkan terjadi langsung di lapangan ya harus langsung bisa dilakukan penegakan hukum, jangan dibiarkan,” tuturnya.

Menurut dia, keterlambatan penindakan terhadap pengusung isu SARA akan membuat persoalannya berlarut dan berpotensi memecah belah masyarakat sebagaimana terjadi pada Pilkada DKI tahun lalu.
“Tidak ada upaya memanggil pihak-pihak yang terkait. Lalu, kerja sama antara sentra badan penegakan hukum terpadu baik dari polisi, kejaksaan, dan Bawaslu itu kan tidak ada dalam kasus Pilkada DKI lalu. Seperti dibiarkan saja. Itu tidak boleh terjadi lagi,” katanya.

Ia menuturkan, organisasi masyarakat sipil juga harus lebih berani menyuarakan, agar dalam pilkada serentak nanti tidak ada yang bermain-main dengan isu SARA, karena membahayakan semuanya, termasuk membahayakan fondasi berbangsa dan bernegara. Ia berharap, peran para ulama dan tokoh masyarakat untuk mendorong masyarakat memilih pemimpin yang berkualitas dalam sebuah pilkada yang baik, dengan cara yang baik juga. (HY/SN/Ant)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here