Kamis, 15 November 2018
Breaking News

Sekolah Gratis Mulai Berlaku 2018

SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim memastikan, pendidikan gratis untuk SMA/SMK di Provinsi Banten akan diberlakukan 2018 mendatang. Ia tak merinci apa-apa saja biaya sekolah yang dibebaskan, namun dia menegaskan gratis yang dimaksud, yaitu tidak ada pungutan lagi dari komite maupun pihak sekolah.

“Gratis itu, sudah kepala sekolah jangan mintain duit, komite sekolah jangan mintain duit. Itu gratis namanya, susah-susah amat nerjemahinnya,” kata WH, sapaan akrabnya seusai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (21/11/2017).

Selama ini, ujar dia, masyarakat banyak mengeluh adanya iuran untuk pembangunan sekolah. Hal tersebut yang mendasarinya untuk membangun infrastruktur sekolah pada 2018 mendatang. Ini dilakukan, agar tidak ada lagi iuran yang memberatkan orangtua siswa.

“Masyarkat kan ngeluh dimintai uang iuran buat sekolah, buat bangunan katanya. Sekarang kami yang bangun. Kami yang biayai dari Bosda, untuk gaji gurunya. Kami akan lihat rancangan dari komite, keperluan apa saja mereka,” ucap mantan Wali Kota Tangerang tersebut. Ia kembali mengultimatum pihak sekolah maupun komite jika melakukan pungutan.

“Sanksi yang mungut ya diganti kepala sekolahnya. Dilaporin kejaksaan. Bukan pungli lagi itu, sudah namanya korupsi,” tuturnya. Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina menuturkan, pada APBD 2018 akan lebih banyak belanja modal. Salah satunya, karena terkait dengan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 540.
“RKB cukup banyak, ada 540, bahkan bisa jadi 550,” katanya.

Disinggung terkait pendidikan gratis, menurut dia, hal tersebut masih dalam perdebatan. “Sekolah gratis yang dimaksudkan, saya tidak berani sebenarnya mengatakan gratis, karena itu dalam perdebatannya,” ujarnya. Ia mengungkapkan, alokasi BOS 2018 sebesar Rp 1,8 hingga Rp 2 juta per siswa per tahun. Sementara, untuk SMK sebesar Rp 2,1 juta sampai Rp 2,4 juta per siswa per tahun.

“Tinggal bagaimana dinas memformulasi terhadap jenis sekolahnya. Karena, SMA teknolologi tidak boleh sama dengan yang administrasi perkantoran. Kebutuhan alat praktik dan bahan praktik berbeda. Kalau hanya sekadar administrasi perkantoran kan biasa,” ucapnya. Selain itu, menurut dia, perlu dipertimbangkan lokasi SMA, karena hal tersebut menyangkut dengan angka partisipasi kasar (APK). “Kebutuhan sekolah itu kan menyangkut APK. Itu kan paling tinggi Kota Serang. Berapa untuk Serang dan Tangerang jangan sampai disamakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Disdikbud Banten, Ardius Prihartono mengungkapkan, direncanakan anggaran di Disdik mencapai Rp 2 triliun. “Hitung-hitungan kami itu untuk belanja langsung sekitar Rp 1,1 triliun. Sementara, belanja tidak langsung Rp 800 jutaan. Kurang lebih total Rp 2 triliun,” katanya, belum lama ini. (RI)***


Sekilas Info

Dikunjungi Siswa SMA Islam Terpadu Bina Insani, Untirta Kenalkan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mendapat kunjungan dari siswa …

3 comments

  1. Sma 13 masih menggunakan spp selesai 300.000 perbulan. Yang sebenarnya harus.nya bayar apa gratis kenyataan selesai itu. Terimakasih kasih

  2. kepada bapak gubernur yg terhormat tolong kompirmasi ke sekolah mts smk nurul kuncung dengan alamat kp keroncong jl prabu siliwangi kel keroncong kec jati uwung kot tangerang, keluhan saya anak sya dri pertama kali masuk mts sampe lulus masih bayar SPP sekarang mau masup smk di kenakan bayar SPP 250.000 terus taun ini 2018 naik lgi 300,000. saya sekedar kuli pabrik amat keberatan… trimakasih

  3. Kenapa yang gratis hanya SMA/SMK? Lalu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) belum gratis.
    Kami mohon segera dapat disetarakan dengan sekolah yang lainnya mengingat MAN 1 Tigaraksa sampai saat ini masih dipungut biaya SPP sebesar Rp 275.000/ bulan, terlebih lagi pada bulan Januari 2019 harus segera menyerahkan biaya sebesar Rp. 1.700.000 untuk kegiatan touring.

    Besar harapan kami sebagai orang tua siswa agar disetarakan/diberikan pembebasan biaya SPP, biaya touring dan biaya yang lainnya seperti sekolah yang lainnya. Terimakaaih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *