Sekda Pandeglang: OPD Ibarat Organisme Publik

Fery Hasanudin, Sekda Kabupaten Pandeglang.*

PANDEGLANG, (KB).- Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Fery Hasanudin mengatakan, organisasi perangkat daerah (OPD) diibaratkan sebagai organisme hidup bagi publik.

”Eksistensinya sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat akan layanan dan peran yang diberikan oleh OPD,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi kelembagaan terkait penilaian tingkat kematangan OPD di lingkungan Pemkab Pandeglang yang digelar Bagian Organisasi Setda di Oproom Setda, Selasa (3/12/2019).

Menurut Sekda, kematangan suatu organisasi tumbuh dan berkembang dari satu stage (tingkatan) ke tingkatan berikutnya. Menurut dia, tingkat kematangan suatu diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh OPD pada setiap variabel dan indikator penilaian yang ada.

”Organisasi dianggap naik ke stage berikutnya, jika salah satu ciri pada tingkatan bawahnya terpenuhi,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Setda Pandeglang Hermawan mengatakan, untuk mengetahui tingkat kematangan OPD, maka perlu dilakukan penilaian kematangan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pemerintah Daerah.

”Nantinya setiap OPD akan mengisi kuesioner penilaian perangkat daerah dengan dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan suatu organisasi,” katanya.

Menurut dia, ada sekitar 11 variabel dalam penilaian suatu OPD mulai dari perencanaan pembangunan daerah di antaranya monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah, hingga implementasi budaya kerja OPD.

”Hasil dari penilaian organisasi perangkat daerah ini akan menjadi salah satu acuan dalam upaya pembinaan dan pengendalian terhadap OPD,” ucapnya.

Dijelaskannya, penilaian kematangan OPD juga menjadi salah satu parameter dalam indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka menetapkan besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.061-5449 Tahun 2019 tentang TPP pegawai.

“Rapat koordinasi kelembagaan terkait penilaian tingkat kematangan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diikuti oleh 41 peserta dari OPD Lingkup Pemkab Pandeglang,” tuturnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here