Sekda Kabupaten Lebak Akui Pelayanan Publik Belum Maksimal

LEBAK, (KB).- Sekretaris derah (Sekda) Kabupaten Lebak, Dede Jaelani mengakui, jika pelayanan publik di Kabupaten Lebak saat ini belum maksimal. Salah satu faktor penyebabnya karena Lebak memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak.

“Selain itu, Lebak juga memiliki anggaran yang terbatas. Sehingga, pemerintah daerah sulit dalam melakukan pemerataan untuk memaksimalkan pelayanan publik,” kata Dede Jaelani pada acara rendahnya kepuasan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat marjinal dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Ombudsman Banten di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Rabu (11/9/2019).

Menurutnya, rencana pemerataan pembangunan dalam segala sektor demi terwujudkannya layanan publik yang maksimal menjadi prioritas Pemkab Lebak. Namun, dengan anggaran yang dimiliki cukup terbatas, maka memaksa pihaknya untuk memfilterisasi berdasarkan skala prioritas.

“Kami harap pemerintah provinsi maupun pusat dapat membantu dari segi anggaran dalam rangka memberikan layanan publik. Baik kesehatan, infrastruktur dan pendidikan secara merata dan maksimal,” ujarnya.

Sementara, dalam acara FGD dengan mengusung topik Akses Pelayanan Publik Dasar bagi Kelompok Marjinal di Provinsi Banten. Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Bambang Poerwanto Sumo menyampaikan, kegiatan tersebut digelar guna membahas pelayanan publik di seluruh Provinsi Banten.

Dimana sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

“Belum semua warga negara dan penduduk Indonesia, khususnya di Provinsi Banten memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses pelayanan publik. Khususnya bagi kelompok masyarakat yang kemudian disebut sebagai kelompok marjinal,” tuturnya.

Pihaknya berkeinginan, kelompok di wilayah marginal di Banten mendapatkan pelayanan publik yang terbaik. Dimana, masyarakat di wilayah-wilayah tertentu kesulitan mendapatkan akses terhadap kesehatan, infrastruktur, seperti jalan rusak dan jembatan gantung yang rusak dan rawan untuk dilewati.

Oleh karenanya, Ombudsman akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam pelayanan publik di wilayah-wilayah marginal di daerahnya masing-masing. Sehingga melahirkan masyarakat-masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang baik, sehat dan sejahtera.

“Memang, hambatan anggaran masih dirasakan oleh beberapa daerah dalam memaksimalkan pelayanan publik, seperti daerah Pandeglang dan Lebak. Makanya, kami akan mendorong provinsi dan pusat untuk membantu mendorong pembangunan di Lebak dan Pandeglang,” ucapnya. (PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here