Rabu, 26 September 2018

Sekda Banten: Perencanaan Anggaran Rawan Korupsi

SERANG, (KB).- Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta mengatakan, salah satu area rawan korupsi, adalah pada tahapan perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, dia mengingatkan, agar dalam perencanaan penganggaran harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan dia saat menggelar forum rencana kerja perangkat daerah 2019 di Aula Rapat Lantai III Kantor BPKAD Pemprov Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (14/2/2018).

Ia menuturkan, perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan harus memiliki dasar hukum, transparan, efektif, efisien, dan dapat akuntabel pertanggungjawabkan. “Saya ingatkan kembali kepada para forum rencana kerja organisasi peserta perangkat daerah, bahwa fungsi anggaran di pemerintahan mempunyai pengaruh yang sangat penting dan strategis,” katanya.

Menurut dia, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membangun persamaan persepsi dan diperolehnya masukan-masukan bahan sebagai penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Banten 2019. “Ini nantinya sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2019,” ujarnya.

Selain itu, pembahasan rancangan rencana kerja tersebut, mencakup penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan dan program kegiatan kabupaten/kota. “Penajaman indikator dan target kinerja program serta kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah provinsi, penyelarasan program, serta kegiatan antar-OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan, dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing OPD dan penyesuaian pendanaan program serta kegiatan prioritas,” ucapnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Nandy Mulya S menuturkan, kegiatan tersebut merupakan awal dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang akan dimasukkan pada rencana kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Banten 2019. “Kegiatan ini merupakan awal dari penyusunan program dan kegiatan,” tuturnya.

BPKAD mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Banten senilai Rp 11,36 triliun. Sementara, selaku fungsi pengguna anggaran hanya bertanggung jawab sebesar pagu anggaran sebesar Rp 45 miliar dan selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) sebesar Rp 4,99 triliun, sedangkan selaku pejabat penata usaha barang pada pengelola, BPKAD mengelola barang milik daerah aset Provinsi Banten 2017 senilai Rp 12,6 triliun belum termasuk P3D. (RI)***


Sekilas Info

Peringatan HUT ke-18, Pemprov Banten Siapkan Pesta Rakyat

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan pesta rakyat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *