Selasa, 16 Oktober 2018

Sejumlah Pejabat Pemprov Banten Terancam Dicopot

SERANG, (KB).- Setelah memberhentikan Revri Aroes dari Kepala Dinas Perhubungan dan Sigit Suwitarto dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), masih ada sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang juga terancam dicopot.

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), mengisyaratkan akan mencopot sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Namun, pencopotan pejabat kali ini buntut dari kacaunya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online SMA/SMK. “Nanti inspektorat (melakukan pendalaman), tapi ada yang mau kita berhentikan, dari Disdik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) ada indikasi, nanti aja setelah SK nya keluar,” katanya saat ditemui wartawan di Sekretariat DPRD Banten, Selasa (17/7/2018).

Selain melakukan pendalaman terhadap PPDB online, pihaknya juga sedang melakukan inventarisasi SMA/SMK yang masih melakukan pungutan. Ia menegaskan, SMA/SMK dilarang mengambil pungutan. “SMA yang masih terima duit masih kita inventarisasi, enggak boleh, jadi sekolah gratis enggak ada permintaan-permintaan uang kepada siapapun,” ucapnya.

Secara terpisah, Inspektur Provinsi Banten, E Kusmayadi membenarkan bahwa pihaknya saat ini sedang memeriksa sejumlah pejabat di Disdikbud dan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) yang terlibat dalam PPDB.

“Sedang berlangsung, besok dilanjutkan pemeriksaan ada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) PPDB, karena anggarannya tersedia. Kemudian KPA PPDB ada di Balai Tekom, Balai Tekom di Provinsi Banten. Kemudian, pemeriksaan juga dari Dinas Kominfo terhadap salah satunya dari 3 orang itu. Pendalaman terhadap satu pengelolaan keuangannya, juga terkait fungsi apakah sudah melaksanakan fungsi dengan baik atas penyelenggaraan PPDB itu,” tuturnya.

Berpeluang bertambah

Ia memastikan hasil pemeriksaan akan keluar dalam waktu cepat dan akan disampaikan kepada Gubernur Banten. “Sedang didalami, sudah satu kali dipanggil, sekarang didalami lagi. InsyaAllah secepatnya kita akan keluarkan hasilnya, disampaikan kepada gubernur,” ujarnya.

Disinggung apakah objek pemeriksaan berpeluang bertambah, ia tidak membantah. Karena, pertanggungjawaban program berhubungan antara hulu dan hilir. Nantinya, kata dia, akan didalami apakah penggunaan anggaran dibelanjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan pelayanan publik optimal atau tidak.

“Dan kita ketahui kemarin kan pelayanan publik PPDB terganggu, ada problem ada kendala, nah kita sedang cari kendalanya disiapa, kendalanya apa. Kendalanya apa kalau ada masalah terhadap siapa fungsinya, ditarik, jadi kepada jabatan nanti, bukan kepada orang. Kepada barangnya paling temuan kerugian daerah, tapi kepada jabatan siapa yang melaksanakan tugas itu, itu jelas risiko nanti,” tuturnya. (SN)*


Sekilas Info

Enam Tersangka Pengeroyok Polisi Ditangkap

ENAM tersangka pengeroyokan terhadap anggota polisi Tri Widianto di Wisma Cariti, Kampung/Desa Julang, Kecamatan Cikande, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *