Sejumlah Desa di Kabupaten Serang Belum Usulkan Dana Pilkades

SERANG, (KB).- Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Serang mengungkapkan, masih ada sejumlah desa yang belum mengusulkan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 di Kabupaten Serang. Sementara, untuk pencairannya saat ini hanya tinggal menunggu surat keputusan (SK) bupati.

Kepala DPMD Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan, sebelum pencairan dana pilkades tahapnya perlu ada usulan terlebih dahulu dari desa. Namun, saat ini masih ada desa yang belum mengusulkan untuk pencairan.

Ia mengungkapkan, proses terkait dana pilkades saat ini sudah diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang. Untuk proses pencairannya masih menunggu SK bupati.

“Kalau dana desa sudah di BPKAD. Tinggal menunggu prosesnya saja. Lagi pula saat ini masih ada sebagian desa yang belum mengusulkan untuk pencairan dana desa,” katanya kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).

Untuk jumlah dana pilkades, ujar dia, biasanya ditentukan sesuai dengan jumlah data pemilih di desa tersebut. Jika data pemilih semakin banyak, maka jumlah dana yang akan dicairkan juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika data pemilih hanya sedikit, otomatis dananya juga tidak banyak untuk kebutuhan Pilkades 2019.

“Jumlahnya menyesuaikan saja dengan data pemilih yang ada di desa itu. Kalau banyak ya banyak jumlahnya,” ucapnya.

Sementara, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin mengatakan, Komisi I telah melakukan pengawasan ke DPMD Kabupaten Serang dan mendapat informasi, bahwa masih banyak desa yang belum mengusulkan pencairan dana pilkades. Sementara, untuk pencairannya tinggal menunggu SK bupati turun.

Untuk itu, tutur dia, pihaknya mendorong untuk desa yang belum mengusulkan pencairan dana pilkades harus segera memberikan laporannya. Sebab, jumlah dana desa yang akan diberikan bergantung dengan jumlah data pemilih yang ada di desa tersebut, sehingga kebutuhan untuk pelaksanaan pilkades dapat terpenuhi.

“Kalau tidak salah per desa minimal Rp 52 juta. Tapi, paling besar itu di Cikande Permai Rp 120 jutaan,” katanya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here