Sehari tanpa Beras Sulit Diwujudkan

SERANG, (KB).- Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Serang kesulitan mewujudkan wacana program satu hari tanpa beras. Oleh karena itu, DKPP akan meminta izin kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah untuk membuatkan surat keputusan (SK) program tersebut agar bisa diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

Kepala DKPP Kabupaten Serang Suhardjo mengatakan, sehari tanpa beras sampai saat ini baru wacana. Sebab program tersebut harus ada SK dari Bupati Serang.

“Itu (Penerapan sehari tanpa beras) belum. Minimal lingkungan kita (Pemda). Saya mau minta izin ke Ibu (Bupati Serang) kan kita banyak perajin kue non beras kalau rapat beli jangan roti. Kita ada beberapa kelompok wanita tani yang dibina,” ujarnya kepada Kabar Banten.

Suhardjo mengatakan, saat ini pihaknya masih terus mencari alternatif pangan lokal untuk pengganti nasi. Hal itu dilakukan untuk antisipasi jika suatu saat petani gagal panen dan tidak bergantung pada beras.

Namun, kata dia, program tersebut perlu ada dukungan dari dinas pertanian. Sebab pihaknya menargetkan masyarakat menanam pangan lokal semacam umbi-umbian seperti ubi atau pun talas.

“Tapi di Distan tidak menjadi target. Harusnya perlu kolaborasi program kita target tanam itu pertanian produksi. Kita baru merintis karena baru setahun. Kita mulai komunikasi minimal di Distan programnya umbi-umbian muncul seperti singkong, ubi jalar, talas,” tuturnya.

Suhardjo mengatakan, di Kabupaten Serang, potensi umbi-umbian cukup banyak terutama talas bening khas Padarincang. Namun tanaman ini baru ditanam sebatas sambilan di pekarangan rumah.

“Kalau ditanam intensif itu luar biasa. Kita ada tepung mokaf di Tunjung Teja ada mi bemo (bebas mokaf) itu alternatif ganti tepung beras. Kita masih pelan-pelan jadi kita masih kenalkan dulu, nanti akan tanam untuk alternatif,” ucapnya.

Saat ini, kata Suhardjo, tingkat konsumsi beras masyarakat Kabupaten Serang masih sangat tinggi. Sehingga istilah belum makan rasanya jika belum makan nasi masih berlaku.

“188 ribu per 1.000 penduduk. Beras kita masih produksi berlimpah bahkan jual ke luar daerah. Bahkan kita ada kewajiban toko tani Indonesia. Ada beberapa yang dapat dana dan kewajiban menjual ke toko tani. Walau beras masih jadi makanan pokok minimal pangan alternatif itu dalam bentuk jajanan dulu,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Ahmad Suja’i mengatakan, terkait wacana program sehari tanpa beras pihaknya belum mendapatkan konfirmasi. Namun jika pun benar, pihaknya ikut mendukung program tersebut.

“Tapi kita harus tahu dulu output yang di dapat apa ketika itu dilaksanakan,” ujarnya.

Sebab, kata dia, setiap wacana dan program yang diwacanakan atau direncanakan harus menghasilkan output yang baik untuk masyarakat Kabupaten Serang. Sebab dirinya melihat harga umbi-umbian juga lumayan, harganya lebih mahal dari beras.

ā€¯Bagaimana dengan yang tidak mampu untuk membeli umbi-umbian tersebut. Karena selama ini umbi-umbian hanya dipakai untuk cemilan atau makanan pendamping saja bukan makanan pokok. Tapi selama itu yang terbaik untuk ketahanan pangan masyarakat saya ikut mendukung. Tapi manakala menyusahkan masyarakat banyak, pasti kami tidak mendukung,” tuturnya.

Disinggung soal kemungkinan memanggil Dinas Pertanian agar bisa menyinergikan program tersebut dengan DKPP, politisi Gerindra ini mengatakan, pihaknya perlu melihat outputnya lebih dulu.

“Ya kita liat dulu outputnya apa bagaimana dulu mereka kan belum menerangkan sasaran yang akan dicapai nya apa?,” katanya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here