Sebut Pandeglang Belum Layak Anak, DP3AKKB Banten Sesalkan Pernyataan Ketua LPA Pandeglang

Sitti Ma'ani Nina, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten.*

SERANG, (KB).- Sejumlah stakeholder menyesalkan pernyataan Ketua LPA Pandeglang Ai Erlangga yang menyebut Pandeglang belum layak mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA). Mereka menilai, pernyataan tersebut, tidak berdasar dan hanya melihat pada satu sisi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina mengatakan, penilaian kabupaten layak anak didasarkan pada 24 indikator. Penilaian tersebut, dilakukan Pemerintah Pusat secara independen.

“Langkah penilaian ini dimulai dari penilaian mandiri. Penilaian mandiri melibatkan seluruh stakeholder. Ada pemerintah, ada dunia usaha, media, dan di belakangnya ada LPA. Bahkan, untuk forum anak di-interview langsung oleh Pemerintah Pusat,” katanya, ditemui di kantornya, KP3B, Kota Serang, Rabu (31/7/2019).

Dengan usaha dan kerja keras semua elemen tersebut, Kabupaten Pandeglang berhasil mendapatkan predikat KLA dengan kategori pratama. Menurut dia, penilaian tersebut sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.

Baca Juga : LPA Sebut Kabupaten Pandeglang Belum Layak Anak

Berdasarkan data terakhir, Pandeglang sudah memiki 326 taman pintar di 35 kecamatan, ruang bermain ramah anak di 35 kecamatan, 5 rute aman sekolah, 28 lembaga layanan konsultasi anak, 8 Puskesmas ramah anak, dan 7 sekolah ramah anak TK. Selanjutnya, 7 sekolah ramah anak SD, 98 sanggar anak, 11 desa layak anak, 7 kelurahan layak anak, 7 kecamatan layak anak, 12 lembaga anak, serta 12 forum anak desa. “Kemudian PATBM ada 30. Bahkan, akta kelahiran sudah 89,86 persen di atas target nasional,” ucapnya.

Ia turut mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang telah mendorong terciptanya kabupaten/kota layak anak di Banten. “Kebijakan dari provinsi salah satunya megenai sekolah gratis, kesehatan gratis itu betul-betul bagaimana anak ini dipersiapkan untuk masa depan,” tuturnya.

Ke depan, dia berharap, LPA Pandeglang bisa bersinergi dalam meningkatkan kategori KLA Kabupaten Pandeglang dari Pratama ke Madya. “Kategori Pratama itu poinnya 500 sampai 600 dari penilaian 24 indikator. Madya 600 sampai 700. Jadi, ke depan mari bersama-sama memberikan kontribusi dalam meningkatkan KLA sesuai dengan gugus tugasnya,” katanya.

Ketua Forum Anak Pandeglang Rifki kecewa atas pernyataan Ketua LPA Pandeglang. Pernyataan tersebut, ujar dia, seolah tidak menghargai usaha yang dilakukan pihaknya dalam mewujudkan KLA.

“Dalam iklan rokok, forum anak sudah melakukan banyak hal. Kami melayangkan surat terbuka kepada bupati dan responsnya salah satu iklan neon box sampai dicopot. Ke depan sebaiknya LPA bersinergi,” ucapnya.

Ketua Bidang Promosi Advokasi Hak Anak pada LPA Banten Didik Suwaidi mengapresiasi perolehan KLA yang sudah didapat Kabupaten Pandeglang. Terkait pernyataan LPA Pandeglang, pihaknya menyampaikan permohonan maaf. “Terkait dengan statement LPA Pandeglang, saya sudah konfirmasi kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan memohon maaf atas statement tersebut,” tuturnya. Pernyataan LPA Pandeglang, kata dia, tidak didasarkan pada 24 indikator penilaian KLA. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here