Sabtu, 17 November 2018

Sebelum Rotasi dan Mutasi, Pengamat: Pejabat Strategis Perlu Diuji

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memastikan akan melakukan rotasi/mutasi terhadap pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Namun, sebelum itu para pejabat yang akan mengisi organisasi perangkat daerah (OPD) strategis perlu diuji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). “Prinsip dasar dalam rotasi dan mutasi pejabat mengacu pada prinsip the right man and the right place. Kemudian dalam jabatan strategis perlu dilakukan fit and proper test dari masing-masing calon pejabat yang professional,” kata Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Untirta, Agus Sjafari, Selasa (16/1/2018).

Selain itu, para pejabat yang dipercaya mengisi jabatan baru nanti harus dipastikan dapat mengimplementasikan keinginan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan visi misi.
“Penekanan dari calon pejabat tersebut adalah mampu mengimplementasikan visi dan misi gubernur. Artinya dibutuhkan pejabat yang profesional, punya integritas, dan loyalitas tinggi untuk mengimplementasikan visi dan misi gubernur,” kata Dekan Fakultan FISIP Untirta ini.

Agus juga mengomentari dua pejabat luar lingkungan Pemprov Banten yang dipilih untuk mengisi jabatan eselon II yang kosong melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding). Menurutnya, hal tersebut memberikan sinyalemen bahwa gubernur WH akan mengubah komposisi pejabat pemerintahan yang lama dalam upaya mereformasi birokrasi.

“Memang aturannya tidak masalah memilih dua pejabat dari luar. Dengan harapan bahwa WH ingin memberikan suasana baru dalam birokrasi pemerintah provinsi. Pesan lainnya adalah dengan masuknya dua pejabat dari luar menunjukkan bahwa bagi pejabat dari internal yang bekerja buruk dapat diganti oleh pejabat luar. Pesan yang ketiga bahwa Pak WH ingin mengubah (komposisi) dari pejabat warisan lama pemerintahan yang sebelumnya,” ujarnya.

Sementara, dalam beberapa kesempatan Gubernur Banten WH belum secara gamblang menjelaskan soal rencana rotasi mutasi pejabat. Ia hanya menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi hak prerogratif gubernur. “Ya, kapan-kapan aja,” kata WH, seusai melantik lima pejabat hasil open bidding, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, 12 Januari lalu. Sementara dalam arahannya, jadwal pelantikan pejabat menjadi urusannya karena ia yang mengetahui kebutuhan. WH juga meminta agar tidak ada anggapan bahwa pejabat yang dilantik merupakan orang dekatnya.

“Kalaupun lantik kapan, itu urusan saya, mau taun depan kek. Karena saya tau pertimbangan kebutuhan itu. Tidak boleh tanya lagi siapa orangnya. Mereka adalah warga negara indonesia. Tinggalkan semangat kedaerahan. Tinggalkan semangat bahwa dia orang saya. Pendukung saya atau bukan,” ujar mantan Wali Kota Tangerang ini. Menurut WH, terpenting adalah bagaimana melahirkan generasi pejabat yang profesional. “Pada dasarnya pegawai itu loyalitas, dedikasi dan pengabdian. Konfigurasi aparatur, termasuk mindset, mentalitasnya harus berubah. Jangan orientasi profit. Lebih prestasi dan kerja kerja dan kinerja yang dihasilkan.

Masih teka-teki

Sementara, informasi mengenai rencana rotasi mutasi tersebut masih menjadi buah bibir di kalangan pegawai. Tak sedikit pegawai yang malah menanyakan hal tersebut kepada jurnalis yang bertugas di lingkungan Pemprov Banten. “Pelantikan kapan?, biasanya wartawan mah tahu duluan,” ujar seorang pegawai di salah satu biro. Langkah yang diambil WH juga dinilai sulit diprediksi. Semula, beredar informasi rotasi mutasi pejabat akan dilaksanakan pada Desember 2017. WH beralasan sebelum rotasi akan dilakukan assessment terlebih dahulu terhadap pejabat eselon III Namun, hingga Januari 2018 belum ada kepastian. (RI)***


Sekilas Info

Jika Tetap di Rp 40 Miliar, Pemkab Serang akan Mengembalikan Bankeu

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tetap akan mengembalikan bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi jika tetap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *