Selasa, 20 Februari 2018

SDN Bantar Panjang, Dewan Minta Regulasi Pengalihan Kewenangan Disdikbud ke Perkim di Tinjau Ulang

SERANG,(KB).- Menyikapi adanya siswa yang belajar di bawah tenda di SDN Bantar Panjang, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Serang Mohamad Dana menilai pemerintah daerah perlu meninjau kembali regulasi pengalihan kewenangan pembangunan dari dinas pendidikan dan kebudayaan pada dinas perumahan dan pemukiman.

“Saya berharap terkait dengan pengalihan kewenangan dari dinas pendidikan ke perkim itu harus ditinjau kembali. Karena itu menjadi salah satu kendala, karena perkim belum tentu tahu dia ada kendala apa yang terjadi dibawah. Tapi disdikbud pasti dia tahu, ini yang perlu ditinjau kembali, sebab regulasi adalah salah satu dasar untuk menindak lanjuti suatu kebijakan,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di SDN Bantar Panjang, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cikeusal, Kamis (26/10/2017).

Ia mengatakan, jika pemerintah saat ini sedang fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka salah satunya adalah peningkatan sarana. Artinya pemerintah harus lebih melihat pengajuan dari sisi skala prioritas. “Yang prioritas yang mana,” ucapnya.

Sebab, ujar dia, ada beberapa persoalan yang memang harus ditindak lanjuti seperti kondisi SDN Bantar Panjang. Jangan sampai menggunakan waktu yang terlalu lama. Sebab anak-anak butuh sekolah. “Nah kalau memang ibu bupati terus mendorong IPM terkait dengan sarana, jangan sampai ada gagal lelang. ada kebijakan lain mungkin agar SDN ini bisa cepat dibangun,” katanya.

Menurut dia, dalam peningkatan IPM, pendidikan menjadi salah satu dasar untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Bantar Panjang. Itu artinya jangan sampai terganggu. Terkait usia kerusakan, Dana mengatakan jika itu sudah terjadi cukup lama. Pada tahun 2014 lalu, sudah sempat ada pengajuan untuk pembangunan. Namun pada tahun 2015 yang dianggarkan hanya untuk renovasi. “Nah begitu renovasi turun enggak jadi lagi karena keadaan begini. Ini kan harus ada pembangunan dari awal,” ucapnya. (DN)***


Sekilas Info

Honorarium Kegiatan & SPPD Dipangkas

SERANG, (KB).- Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengeluarkan surat edaran (SE) efisiensi anggaran 2018. Untuk itu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *