Satpol PP Sampaikan Teguran Kedua, Puluhan Minimarket Dinilai Langgar Perda

Salah seorang pegawai minimarket mempertanyakan isi peringatan kedua Satpol PP yang dipasang di kaca depan minimarket, Senin (19/3/2018).*

LEBAK, (KB).- Sebanyak 52 waralaba (mini market) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar, serta Cibadak, mendapatkan teguran kedua dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lebak karena melanggar Peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012.

Hasil pantauan Kabar Banten, dalam teguran kedua ini tidak disampaikan menggunakan surat, melainkan dilakukan menggunakan stiker yang ditempel dibagian kaca masing-masing waralaba, Senin (19/3/2018). Selain pemasangan stiker, Dinas Satpol PP juga melakukan pemanggilan pada perwakilan tiap waralaba untuk diberikan pemahaman dan pemberitahuan Perda Nomor 3 Tahun 2012 secara gamblang di Kantor Dinas Satpol PP.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Dinas Satpol PP Lebak, Tati Suryati mengungkapkan, dari hasil pantauannya pasca pemberian surat teguran pertama beberapa waktu lalu hingga saat ini, pihaknya masih menemukan sebagian besar waralaba yang masih melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 16, yaitu buka di bawah pukul 9 pagi. Padahal dalam perda tersebut, jadwal operasi atau buka waralaba harus mulai pukul 9 pagi hingga pukul 11 malam.

”Mengingat masih banyak yang melanggar perda, maka kami harus mengeluarkan teguran kedua melalui stiker yang kami tempel dibagian depan masing-masing waralaba yang melanggar,” ujar Tati Suryati. Ketika ditanya bagaimana dengan hasil proses pemanggilan perwakilan pihak waralaba, menurut Tati Suryati karena pihaknya khawatir pihak waralaba tidak mengetahui isi dan aturan didalam Perda Nomor 3 Tahun 2012, sehingga penting baginya untuk menjelaskan perda yang dimaksud.

”Pada saat pemanggilan, perwakilan dari dua perusahaan waralaba yang berbeda mengaku keberatan dengan aturan Perda nomor 3 tahun 2012. Dan saya persilakan keberatan dari dua perusahaan tersebut untuk menyampaikannya ke Pemkab dan ke DPRD, yang ditembuskan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lebak,” tuturnya.

Kepala Dinas Satpol PP, Dartim menambahkan, setelah melakukan teguran kedua, pihaknya akan kembali memerintahkan anggotanya untuk tetap rutin melakukan pengawasan ke masing-masing waralaba. Apabila masih ada yang membandel, maka pihaknya akan memberikan sanksi terberat agar waralaba tersebut tidak lagi melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2012. ”Saat kami melakukan pemanggilan kepada perwakilan waralaba, sudah kami tegaskan, jika kembali melanggar maka ancaman sanksinya akan lebih berat dari sekadar teguran,” tutur Dartim. (Lugay/Job)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here