Salah Satunya Arah Kebijakan Pembangunan Banten Lama, Revisi RPJMD Banten Dipertanyakan

SERANG, (KB).- Fraksi PDIP DPRD Banten mempertanyakan empat alasan revisi atau perubahan RPJMD Banten Tahun 2017-2022. Salah satunya arah kebijakan pembangunan kawasan Banten Lama, yang dinilai belum memadai.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda pemandangan umum fraksi atas usulan perubahan RPJMD 2017-2022 di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Kamis (20/6/2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata dia, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Fraksi PDI Perjuangan juga memahami bahwa konsekuensi dari perubahan Perda RPJMD ini akan berimplikasi terhadap berubahnya peraturan turunan di bawahnya. Seperti Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pergub Kedudukan, Tupoksi, Tipe, SOTK dan Uraian Tugas, Pergub Renstra, Pergub Indikator Kinerja dan Pergub Sakip,” katanya.

Namun, ada beberapa alasan perubahan RPJMD yang diperjelas Pemprov Banten. Pertama, alasan perubahan berupa hasil evaluasi kinerja Pemprov Banten sampai tahun 2018 yang berisi capaian indikator makro.

“Kami belum dapat memahami hal tersebut dijadikan salah satu alasan perubahan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan kinerja Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Banten dalam satu periode kepemimpinan. Mohon penjelasan gubernur,” katanya.

Kedua, kebutuhan upaya komprehensif untuk mengurangi risiko dan penanggulangan bencana yang efektif dengan penguatan pada arah, kebijakan dan strategi menyusul adanya bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang.

“Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan gubernur atas hasil pengendalian dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana tersebut, sehingga membutuhkan revisi RPJMD,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi PDIP juga mempertanyakan empat alasan perubahan RPJMD lainnya. Antara lain arah kebijakan pembangunan kawasan Banten Lama dan Sport Center yang belum memadai, cascading indikator kinerja yang belum tepat, review target kinerja dan belum adanya kerangka pendanaan pembangunan yang bersumber dari non APBD.

“Fraksi PDI Perjuangan membutuhkan penjelasan lebih dalam dan lengkap, mengingat empat alasan yang disampaikan gubernur tersebut berkaitan erat dengan kinerja pemerintah Provinsi Banten,” katanya.

Pantauan Kabar Banten, seluruh fraksi DPRD Banten secara bergantian menyampaian pandangan terhadap usulan perubahan RPJMD dari Pemprov Banten. Secara umum mereka mendukung perubahan tersebut.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, seluruh pertanyaan fraksi yang berkaitan perubahan RPJMD akan dihimpun dan dijawab pada rapat paripurnan berikut, Rabu (26/6/2019).

“Baru masuk pandangan (fraksi) hari ini (kemarin), nanti kita tunggu jawabannya di Rabu depan. Itu setelah nanti dikalkulasikan dari seluruh pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Banten,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here