Rabu, 26 September 2018

Saham Pemprov Banten di BJB Belum Laku

SERANG, (KB).- Pemprov Banten sudah melepas sebagian sahamnya di BJB. Namun, hingga saat ini belum ada yang tertarik membeli saham tersebut. “Sudah dimulai (divestasi), tapi kan butuh waktu, proses panjang. Kan itu masih belum laku Bank Jabar, belum ada yang nawar,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim, akhir pekan lalu.

Wahidin tak menjelaskan lebih jauh mengenai proses penjualan 50 persen saham pemprov banten tersebut. Namun, informasi yang diperoleh Pemprov Banten terlebih dahulu menawarkan sahamnya senilai Rp 600 miliar tersebut ke Pemprov Jabar. “Karena sudah milik publik, jadi kita masukkan dalam mekanisme pemegang saham. Kita tawarkan ke Bank Jabar mau enggak, kalau enggak kita tawarkan ke publik. Tapi sekarang nilainya juga lagi turun. Dari Rp 3.000 sekarang Rp 2.000 berapa itu. Sahamnya kayaknya lagi turun,” ujarnya. Ia tak mempersoalkan saham pemprov belum laku. “Ya memang jual itu enggak gampang, ada prosesnya. (alasan belum terjual) ya belum ada yang beli aja,” ucapnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan, Pemprov Banten sudah meminta DPRD Banten membahas rancangan perda divestasi saham BJB. “Penyertaan modalnya dulu kan lewat perda investasi, sehingga divestasinya juga harus melalui perda. Sudah mulai diminta untuk pembahasan perdanya,” tutur Hudaya, kemarin.

Soal saham yang belum laku, menurut Hudaya, hal tersebut memang masih dalam proses. Ia juga tak menampik soal penawaran saham Pemprov Banten di BJB tersebut ke Pemprov Jabar. “Bisa jadi (ke Pemprov Jabar). Hanya memang kan harus menyupport tambahan (anggaran) untuk membeli. Saya enggak tau apakah (Jabar) sudah menyiapkan belum. Walaupun wacananya (soal divestasi) sebenarnya sudah beberapa taun lalu zamannya Plt Gubernur Pak Nata (Irawan),” tuturnya.

Disinggung soal proses divestasi yang sudah jalan namun belum ada perdanya, menurutnya hal tersebut bisa secara simultan dilakukan.
“Bisa simultan, tidak melanggar. Perda ini kan payung hukum saja. Sebulan juga selesai kok. Terpenting proses divestasi ini kajiannya bisa terima, disepakati antara gubernur dan DPRD, ya sudah tinggal ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Gubernur Banten dan DPRD Banten sepakat memberikan tambahan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten dari hasil pelepasan saham BJB pada tahun ini. Dari total saham pemprov Rp 1,3 triliun di BJB tersebut, rencananya 50 persen atau Rp 600 miliar yang akan dialihkan ke Bank Banten.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menjelaskan, melihat postur APBD 2018 tidak memungkinkan lagi untuk menambah pendapatan dan defisit yang nilainya sudah mencapai Rp 996 miliar. “Awalnya ada opsi untuk penyertaan modal itu dari APBD 2018 Rp 110 miliar. Tapi setelah kita lihat, memang sudah tidak ada lagi ruang untuk menaikkan defisit dan pendapatan. Kita sepakat divestasi di BJB, mungkin setengah dari saham yang kita miliki berarti sekitar Rp 600 miliar,” kata Asep.

Baca Juga: Alihkan ke Bank Banten, DPRD Banten Dorong Penarikan Saham Bjb

Menurutnya, dengan modal sebesar itu Bank Banten lebih bisa melakukan akselerasi. “Ini solusi yang baik. Setelah ini kita segera membahas raperda divestasi BJB. Divestasi itu lebih clear. Ya, Maret 2018 lah Bank Banten sudah memiliki Rp 600 miliar,” ucapnya. (RI)***


Sekilas Info

Hari Ini, Pendaftaran CASN Secara Online Dibuka

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan tahap pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) dibuka mulai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *