RPJMD Kota Cilegon Belum Menyentuh Kebutuhan Masyarakat Bawah

CILEGON, (KB).- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon hingga saat ini, belum menyentuh kebutuhan masyarakat tingkat bawah. Hal tersebut dikatakan anggota Fraksi Kebangkitan Demokrasi (FKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Rahmatulloh.

Ia menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon masih fokus pada kegiatan infrastruktur dan megaproyek. DPRD Kota Cilegon, kata dia, mendapat banyak pelajaran terkait arah kebijakan kepentingan daerah, dari kunjungan-kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Salah satunya ketika mendatangi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

“Hasil kunjungan ke Bandar Lampung kemarin, ada yang menarik tentang arah kebijakan pemerintah di sana. Pembangunan dilakukan menyeluruh, bahkan sampai menyentuh akarnya. Kalangan masyarakat tingkat bawah merasakan fasilitas pemerintah, mereka mendapat perhatian melalui kebijakan di sana,” ujarnya, Kamis (21/3/2019).

Menurut dia, Pemkot Bandar Lampung memberikan gaji pada Ketua RT dan RW Rp 1,5 juta per bulan. Tidak hanya itu, pemerintahan setempat juga memberangkatkan 500 orang warganya untuk umrah. “Biaya kesehatan di sana gratis, cukup menggunakan KTP atau BPJS. Marbot masjid juga digaji, guru madrasah mendapatkan honor. Begitu juga guru mengaji juga Babinmas, mereka juga mendapat gaji,” ucapnya.

Pemkot Bandar Lampung, tutur dia, membuat kebijakan tersebut, dengan bekal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 2,6 triliun. Jumlah penduduk wilayah tersebut, sebanyak 1,1 juta jiwa dan luasnya 17 kilometer persegi.

“Seharusnya, Pemkot Cilegon yang memiliki ABPD Rp 2 triliun dengan jumlah penduduk 400.000 jiwa, jauh lebih bisa dari Pemkot Bandar Lampung. Sayang implementasinya, penggunaan anggaran kurang banyak terserap, bahkan tidak menyentuh masyarakat kalangan bawah,” katanya.

Senada dikatakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik. Ia menilai, Pemkot Cilegon terlalu sering bergelut pada kegiatan proyek-proyek besar. “Lihat sekarang, megaproyek ini dan itu banyak yang tidak terselesaikan. Sementara, aspirasi masyarakat kecil banyak yang tidak terakomodir dengan alasan kalah dalam hal skala prioritas,” ujarnya.

Ia menilai, sudah saatnya arah RPJMD Pemkot Cilegon mulai merangkul kepentingan masyarakat kecil. Ia berharap, DPRD Kota Cilegon mampu mendorong terakomodasinya kepentingan masyarakat kecil, pada penyusunan RPJMD berikutnya. Pihaknya mengusulkan, nanti jangan semua memprioritaskan megaproyek. Tetapi, kepentingan masyarakat kecil juga ditampung. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here