RPJMD Kota Cilegon 2016-2021, Jalan Lingkar Utara Melenceng dari Target

HINGGA tahun keempat Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, 7 dari 16 prioritas daerah tercatat masuk dalam status off track (tidak sesuai target). Terbanyak merupakan prioritas daerah yang masuk ke dalam tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon.

Hal tersebut, dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2020, di Aula Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, Kamis (24/1/2019).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati dalam paparannya mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan capaian prioritas daerah tidak tepat waktu. “Masalah teknis dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan ini memang cukup bervariasi. Namun, hal ini perlu dipikirkan bagaimana solusi terbaik yang harus diambil, sehingga kegiatan prioritas daerah ini bisa selesai di 2021,” katanya.

Menurut dia, tiga prioritas daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon, salah satunya pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU). Di mana capaian kegiatan tersebut, melenceng cukup jauh dari target RPJMD. “Targetnya kan di 2019 sudah mencapai tahap konstruksi. Namun, diperkirakan tahun ini baru sampai pada pengadaan lahan,” ujarnya.

Prioritas lain yang menjadi tanggung jawab Dinas PUTR Kota Cilegon, adalah peningkatan dan pengembangan jalan serta pembangunan tandon. Pada peningkatan dan pengembangan jalan, dari target lima lokasi pembebasan lahan untuk pelebaran jalan, tidak satu juga terealisasi.

“Sementara, terkait pembangunan tandon, dari target delapan tandon hingga 2021, akhir 2018 lalu baru dua tandon yang terbangun. Itu pun masih on progress,” ucapnya.

Kegiatan pengembangan Badan Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) juga masuk dalam daftar off track. Menurut dia, kegiatan tersebut hingga saat ini belum ada progres. “Ini karena adanya perubahan konsep pengembangan BLK,” tuturnya.

Agenda persiapan sarana angkutan umum masal (SAUM) dan kantong parkir juga masuk daftar merah. Di mana kedua kegiatan yang masuk dalam tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, seharusnya selesai pada 2017 lalu. “Alhamdulillah untuk SAUM, Rabu (30/1/2019) nanti akan diresmikan. Namun, kegiatan pembuatan kantong parkir di JLS (Jalan Lingkar Selatan) hingga kini belum dapat dilaksanakan,” katanya.

Berikutnya, pembangunan kawasan pertanian terpadu (KPT) tercatat mundur dari jadwal yang tertuang dalam RPJMD. Ini juga masuk daftar off track RKPD. “Selain mundur dari jadwal RPJMD, terjadi pula rasionalisasi target penyelesaian,” ujarnya.

Terakhir, pembangunan RSUD tipe D juga tidak sesuai target RPJMD. Terjadi pengurangan target dari sebelumnya dua RSUD tipe D menjadi satu RSUD tipe D. “Persoalan ini terdapat pada pengadaan lahan,” ucapnya.

Namun begitu, diungkap juga tujuh prioritas daerah yang tercatat on track atau sesuai dengan target RPJMD, yakni pembangunan pasar tradisional yang sehat dan bersih, peningkatan pelayanan persampahan dan tata kelola lingkungan hidup, pembangunan taman kota, peningkatan kualitas tata bangunan perkotaan, pembangunan sport center, pembangunan pendidikan dasar yang berkualitas, serta peningkatan cakupan pelayanan air bersih perkotaan.

“Saya apresiasi dengan capaian OPD yang membidangi kegiatan-kegiatan prioritas daerah ini,” tuturnya.

Pada bagian lain, Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi meminta Sekda Kota Cilegon Sari Suryati serta kepala OPD, untuk mengevaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di OPD-OPD.

Menurut dia, faktor SDM (sumber daya manusia) menjadi salah satu penyebab melencengnya sejumlah prioritas daerah dari target RPJMD. “Kalau PPK tidak mampu, ditanya ini dan itu tidak bisa menjawab, jangan ditunjuk lagi bu sekda. Apalagi PPTK-nya, seleksi juga dari kepala OPD. Takutnya ketika dipanggil BPK, sudah takut untuk hadir, menjelaskan proyek pun tidak bisa,” katanya.

Ia berharap, agar penyelesaian kegiatan prioritas daerah lebih tajam. Mengingat waktu penyelesaian target RPJMD tinggal tersisa dua tahun. “Penyelesaian RPJMD kan sebentar lagi selesai, tinggal dua tahun. Kan masih banyak prioritas daerah yang belum selesai. Selain JLU, pembangunan gedung enam lantai, apakah bisa selesai tepat waktu. Itu perlu dibahas solusinya seperti apa,” ujarnya. (Sigit Angki Nugraha)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here