Rp 3.500 Per Suara, Bantuan Parpol Naik Drastis

SERANG, (KB).- Pemprov Banten akan mengucurkan dana bantuan untuk partai politik (parpol) tingkat provinsi yang memiliki kursi di DPRD Banten senilai Rp 3.500 per suara sah. Angka yang dialokasikan pada tahun anggaran 2020 itu naik drastis dari tahun anggaran sebelumnya yang hanya berkisar Rp 1.200 per suara sah.

Plt Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Maman Suratman mengatakan, kenaikan anggaran untuk parpol tingkat Provinsi Banten merupakan tindak lanjut atas usulan yang disampaikan parpol kepada Gubernur Banten. Pada awalnya parpol mengusulkan agar satu suara sah dihargai Rp 5.000. Usulan itu kemudian diverifikasi oleh tim.

“Kan ada tim verifikasi bantuan parpol di provinsi,” katanya, Rabu (11/3/2020).

Dengan berbagai pertimbangan tim merekomendasikan kepada Gubernur Banten agar kenaikannya menjadi Rp 3.500.

“Mungkin dengan berbagai pertimbangan, apakah komposisi APBDnya mengganggu enggak di sektor prioritas kalau dinaikkan. Kemungkinan karena akhirnya tidak mengganggu skala prioritas tiga aspek pembangunan tadi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemudian pada bagian lain mungkin aspek lain memungkinkan, tim merekomendasi ke gubernur pada prinsipnya sepakat dinaikkan Rp 3.500, tidak (Rp) 5.000. Kalau usulannya parpolnya (Rp) 5.000,” ujarnya.

Selanjutnya rekomendasikan dari tim verifikasi diserahkan ke Kemendagri untuk diverifikasi ulang. Hasilnya, Kemendagri tak keberatan atas kenaikan bantuan parpol yang akan diberikan Pemprov Banten.

Meski begitu dirinya tidak mengetahui persis nilai keseluruhan bantuan parpol yang dialokasikan pemprov kepada parpol tingkat provinsi. Lebih pastinya bantuan akan diberikan kepada parpol tingkat provinsi yang memiliki keterwakilan di DPRD Banten.

“Artinya keterwakilan 12 partai di legislatif berapa suaranya nah itu tinggal dikalikan,” katanya.

Berdasarkan catatan wartawan, terdapat 12 parpol di Banten yang memiliki kursi di DPRD Banten. Parpol tersebut terdiri atas PKB dengan 7 kursi, Gerindra dengan 16 kursi, PDIP 13 kursi, Golkar 11 kursi, Nasdem 4 kursi, Berkarya 1 kursi, PKS 11 kursi, PPP 5 kursi, PSI 1 kursi, PAN 6 kursi, Hanura 1 kursi, dan Demokrat 9 kursi.

Maman mengatakan, bantuan parpol dari pemprov untuk satu suara sah melebihi satu harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Kalau pusat untuk kabupaten/kota (Rp) 1.500, untuk provinsi (Rp) 1.200, untuk DPR RI (Rp) 1.000 per satu suara sah, itu sesuai dengan Permendagri 36/2018,” tuturnya.

Namun demikian, kenaikan anggaran untuk satu suara sah masih bisa dilakukan selama alokasinya tak mengganggu struktur APBD dan program prioritas pemprov.

“Di Permendagri 36/2018 itu ada salah satu pasal bisa sah saja ditingatkan sepanjang kemampuan APBD dan tidak mengganggu struktur APBD,” katanya.

Pencairan bantuan parpol kemungkinan dilakukan dalam waktu dekat. Mekanisme pencairannya harus diawali pengusulan oleh parpol bersangkutan.

“Proposal pencarian diverifikasi tim lagi, kemudian kalau udah memenuhi syarat, Kesbangpol berkirim surat ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk dicairkan ke rekening parpol masing-masing,” ujarnya.

Adapun penggunaannya untuk pengkaderan dan harus dilaporkan melalui pertanggungjawaban kepada Pemprov Banten.

“Sebetulnya tadi kan untuk pengkaderan, peningkatan kapasitas, peningkatan untuk kader, penambahan kader, titik beratnya pengkaderan,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here