Rotasi Pejabat Pemkot Serang Disarankan Bertahap

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang disarankan melakukan rotasi mutasi secara bertahap. Hal tersebut, karena dikhawatirkan kegiatan di Lingkungan Pemkot Serang terganggu dengan rencana perombakan 60 persen yang disampaikan Wali Kota Serang Syafrudin, Kamis (14/3/2019).

Hal tersebut dikatakan anggota Komisi I DPRD Kota Serang Mohamad Rus’an menanggapi rencana rotasi yang saat ini masih menunggu izin Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tersebut.

“Sebaiknya jangan langsung dilakukan rotasi sebanyak 60 persen. Sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas, minimal 30 persen. Karena, dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan yang sudah direncanakan,” katanya kepada Kabar Banten, Jumat (15/3/2019).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Yoyo Wicahyono menuturkan, rotasi 60 persen pejabat di Lingkungan Pemkot Serang untuk mengisi banyak kekosongan.
Salah satunya jabatan yang masih kosong, yaitu lurah dan adanya penambahan unit pembantu teknis (UPT) beberapa instansi.

“Ada 29 jabatan lurah yang masih dijabat pelaksana tugas, perangkatnya juga cuma ada satu orang, padahal minimal 5 ASN,” ujarnya ketika ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Untuk UPT, ucap dia, terdapat perubahan baik penambahan atau pengurangan seperti pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta UPT Pertanian. “Mungkin 60 persen itu tidak dari seluruh pegawai. Tapi, 60 persen itu dari jumlah pejabat struktural,” tuturnya.

Baca Juga: 60 Persen Pejabat Pemkot Serang Segera Dirotasi

Ia menuturkan, masih ada pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal tersebut, kata dia, untuk mengisi kekosongan pada beberapa sektor.

“Dari pada tidak ada terus dikosongkan, sementara yang lain nganggur. Ketika pimpinan ingin menyesuaikan, ya kami sesuaikan. Harus kami akui Kota Serang itu beda dengan kota dan kabupaten yang sudah berdirinya puluhan, bahkan ratusan tahun. Kota Serang kan baru 11 tahun,” ujarnya.

Meski demikian, dia memastikan tidak ada pegawai dengan gelar insinyur yang berdinas selain di DPRKP dan PUPR. Namun, untuk gelar MKes yang berdinas di Dishub masih ada dengan alasan pengembangan keorganisasian.

“Kalau berbicara MKes di Dishub, karena memang dia harus dikembangkan di organisasi. Sekali lagi, masak dibiarkan kosong. Mungkin dia latar belakangnya SPd MKes,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Serang Syafrudin menyebutkan, ada sekitar 60 persen pejabat struktural yang akan dirotasi. “Sekitar 60 persen pegawai dari eselon II, III dan IV akan dirotasi,” tuturnya, Kamis (14/3/2019). (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here