Kamis, 15 November 2018
Breaking News

Ribuan Perpustakaan Belum Terakreditasi

SERANG, (KB).- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten, Ajak Moeslim mengungkapkan, dari 1.564 perpustakaan sekolah tingkat SMA sederajat negeri dan swasta, baru 40 di antaranya yang sudah terakreditasi. Kondisi tersebut disebabkan regulasi yang masih mempersulit proses akreditasi.

“Regulasi yang ada sangat panjang. Menurut Undang-undang kewenangan ada Perpustakaan Nasional,” kata Ajak, saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (14/11/2017). Tahun ini ada 10 perpustakaan yang berkesempatan diakreditasi. Hasilnya, ada 8 yang mendapat nilai, yakni 4 sekolah mendapat nilai B, dan 4 sekolah mendapat nilai C. “Data yang dimiliki menurut undang-undang ada 1.564 Pprpustakaan SMA,SMK, MA negeri dan swasta,” tuturnya.

Menurutnya, kalau akreditasi hanya diserahkan ke Perpustakaan Nasional maka waktunya akan sangat panjang. Karena ia mendorong agar di Provinsi Banten dibuka kewenangan untuk membentuk Badan Akreditasi Perpustakaan Daerah. “Kalau regulasi ini tidak diubah, minimal kita butuh waktu 150 tahun ke depan baru perpustakaan sekolah-sekolah itu terakreditasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perpustakaan Banten, Aryadi menilai, akreditasi perpustakaan merupakan hal yang penting dilakukan oleh perpustakaan di Banten. Akreditasi akan menilai sejauh mana pengelolaan, ketersediaan buku, kemampuan pengelola dan kegiatan perpustakaan itu sendiri.
“Sangat pentingnya melihat mutu, jumlah buku, pengelola, kegiatan, berhubungan mutu. Kalau mutunya 0 atau C di bawah standar. Kalau C plus pengelolaan sudah baik,” ujarnya.

Kenyataannya selama ini akreditasi perpustakaan terutama di sekolah banyak terkendala oleh pengelola. Ada sejumlah sekolah yang pengelola perpustakaannya diambil dari guru biasa. Hal tersebut tentu menggugurkan salah satu persyaratan untuk mengikuti akreditasi. “Pengelola harus pustakawan, atau minimal pernah mengikuti semacam pelatihan untuk pengelolaan perpustakaan,” tuturnya.

Karena itu, ia mendorong agar kabupaten/kota di Banten membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan perpustakaan. Poinnya dapat mewajibkan setiap pengelola perpustakaan harus pustakawan atau pernah mengikuti pelatihan. “Setidak-tidaknya bunyinya itu pengelola perpustakaan minimal tingkat pendidikan dasar dan menengah itu wajib pustakawan, ataupun bersertifikat pernah mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan. Untuk mengakreditasi sekolah,” ujarnya.

Sehingga semua sekolah mau tidak mau akan mematuhinya. Dengan demikian, perpustakaanpun akan dapat mengikuti akreditasi. Ia mengatakan, saat ini yang sudah berencana membuat perda hanya Kabupaten Pandeglang, itupun pada 2018 mendatang. “Memang baru Pandeglang, itu juga baru 2018. Kalau provinsi ada itu lebih kuat,” tuturnya. (SN)***


Sekilas Info

Dikunjungi Siswa SMA Islam Terpadu Bina Insani, Untirta Kenalkan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mendapat kunjungan dari siswa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *