Revitalisasi Kawasan Banten Lama Diajukan ke Pusat

Presiden Jokowi Saat mengunjungi Kawasan Banten Lama.*

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera mengajukan permohonan bantuan untuk revitalisasi kawasan Banten Lama serta pembangunan lainnya di Provinsi Banten seperti jalan nasional. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas tawaran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Provinsi Banten, pekan kemarin.

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menuturkan, pada saat berkunjung ke Provinsi Banten Presiden Jokowi bertanya kepada Pemprov Banten tentang apa saja yang bisa diperbantukan pemerintah pusat dalam kaitan pembangunan di Provinsi Banten.

“Jadi alhamdulillah keberkahan Bapak Jokowi datang ke Provinsi Banten ini, insya Allah membawa berkah. Selain beliau juga melihat kondisi pembangunan di Provinsi Banten, juga menginginkan masukan harapan yang diinginkan oleh Pemprov Banten itu apa, yang bisa di handle oleh pemerintah pusat,” katanya di Kantor Bapeda Provinsi Banten, Senin (5/11/2018).

Baca Juga: Jokowi Siap Bantu Revitalisasi Kawasan Banten Lama

Pemprov kemudian menindaklanjuti tawaran tersebut dengan mendaftar kebutuhan yang akan dijajukan ke pemerintah pusat. Dalam daftar tersebut terdapat revitalisasi Banten Lama, tepatnya untuk pembangunan kanal Banten Lama sepanjang 3,2 kilometer dan Jalan nasional di Provinsi Banten yang kondisinya belum baik. “Revitalisasi Banten Lama, kanal yang 3,2 kilometer itu bisa dibantu oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, ada juga permohonan penambahan titik rumah susun dan drainase-drainase yang kondisinya rusak. Ia berharap daftar kebutuhan yang akan diajukan ke pemerintah pusat segera selesai, agar kebutuhan tersebut segera diajukan. “Kalau ada listnya segera diajukan,” katanya.

Terkait peralihan jalan kewenangan pemerintah pusat ke Pemprov Banten, mantan Anggota DPR RI ini menuturkan, pihaknya masih mempertimbangkan jalan mana saja yang bisa dialihkan statusnya.

“Dalam kaitan ini, kami harus lihat dulu. Kan Pak Gubernur tadi bilang, misalnya kalau jalan nasional tidak mampu ya kami handle, kami bangun. Kalau jalan kabupaten tidak mampu, kalau ada pagu anggarannya kami handle. Tapi kan, alangkah baiknya yang nasional kami aspirasikan dulu mana yang bisa di-takeover langsung oleh pusat. Kewenangan pusat itu yang di jalan mana, sisanya baru sama kami, yang parah kan jalan kabupaten/kota, yang mereka berharap semua ke provinsi. Sedangkan provinsi punya tanggung jawab jalan provinsi masih banyak belum selesai,” ujarnya.

Kepala DPUPR Provinsi Banten, H. Hadi Soeryadi mengakui, dirinya diminta oleh Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mendaftar jalan nasional yang rusak, untuk diajukan ke pemerintah pusat. “Bikin surat ke presiden, usulan,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here