Retribusi Kebersihan Salah Sasaran, DLH Kota Serang Panggil Petugas Pemungut

SERANG, (KB).- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang akan memanggil kolektor atau petugas yang menarik retribusi kebersihan kepada pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cipare, Kota Serang. Sebab, karcis yang diberikan bukan diperuntukkan bagi PKL, melainkan pertokoan dan bengkel.

Sekretaris DLH Kota Serang Ajat Sudrajat mengatakan, pihaknya akan memanggil petugas bersangkutan, untuk dimintai klarifikasi terkait penarikan retribusi kebersihan kepada PKL.

“Nanti kami akan konfirmasi dahulu kepada petugasnya. Kami panggil dulu dia (petugas), apa alasannya memberikan karcis itu kepada PKL. Biar nanti yang bersangkutan bisa klarifikasi,” katanya, Senin (2/11/2019).

Sebab, ucap dia, karcis dengan retribusi kebersihan sebesar Rp 15.000 tersebut, bukan diperuntukkan bagi PKL, akan tetapi untuk pertokoan, sedangkan untuk PKL, penarikan retribusi diambil setiap hari sebesar Rp 1.000.

Sebab, PKL tersebut, berjualan tidak setiap hari dan tidak memiliki tempat seperti toko atau kios, sehingga kapan pun mereka bisa berpindah tempat ke mana saja.

“Kalau yang PKL itu yang Rp 1.000 diambilnya harian. Kalau yang Rp 15.000 itu bukan diperuntukkan bagi PKL, tapi untuk pertokoan dan bengkel. Jadi, nanti kami minta alasannya dan apa tujuan dia (petugas) kasih karcis yang Rp 15.000. Apakah karena malas menagih setiap hari atau ada sesuatu hal lainnya,” ujarnya.

Baca Juga : Dinilai Terlalu Mahal, PKL Keluhkan Retribusi Kebersihan

Ia menuturkan, saat ini pihaknya masih menggunakan peraturan daerah (Perda) yang lama, yakni Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang di dalamnya termasuk pengangkutan sampah dan kebersihan. Pada 2020 nanti, akan ada perubahan penarikan retribusi menjadi Rp 2.000 dan Rp 4.000 per harinya.

“Memang nanti ada perda baru, itu ada yang Rp 2.000, kemudian ada yang Rp 4.000. Tapi itu masih nanti belum diberlakukan saat ini. Kemungkinan 2020,” tuturnya.

Sebelumnya, seorang pedagang di Jalan Jenderal Ahmad Yani Puspa Delima mengeluhkan dengan retribusi kebersihan yang dinilai terlalu mahal bagi pedagang kecil. Bahkan, dia khawatir jika retribusi tersebut, masuk dalam pungutan liar (pungli), sehingga tidak masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD), justru masuk ke kantong pribadi.

Tidak hanya itu, dia kecewa dengan pemerintah, karena segala sesuatunya selalu mengatasnamakan kebersihan dan keamanan kepada pedagang untuk mendapatkan uang.

“Kalau ini termasuk pungli bukan. Enak bener kerjaannya cuma jalan-jalan terus mintain uang. Saya juga mau kalau gitu, jadi petugas yang mintain uang kebersihan. Tinggal saya cetak ulang kertasnya biar dapat uang yang banyak. Paraf juga bisa asal gitu kan. Coba dong tolong pemerintah, gimana cara mengatasinya,” katanya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here