Restrukturisasi PT KS, Buruh Kecam Rencana Putus Kontrak 9 Vendor

CILEGON, (KB).- Buruh outsourching PT Krakatau Steel (KS) melayangkan protes keras atas rencana pemutusan kontrak terhadap 9 vendor rekanan perusahaan. Mereka meminta PT KS membatalkan rencana tersebut, juga berharap Pemkot Cilegon turun tangan.

Protes para buruh disuarakan dalam unjuk rasa yang dilaksanakan di depan Gedung Teknologi PT KS, di Kawasan Industrial Estate Cilegon (KIEC), serta di depan Pemkot Cilegon, Rabu (17/7/2019). Aksi para buruh dikawal puluhan petugas Polres Cilegon.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC) Syafrudin mengatakan, pemutusan kontrak 9 vendor akan berimbas pada 2868 buruh outsourching kehilangan pekerjaan. Pihaknya kini tengah berjuang agar PT KS membatalkan niatan tersebut.

“PT KS per 10 Juli telah mengeluarkan perintah kembali. Jika per 1 Juni kemarin perintahnya buruh di dua divisi Pabrik Long Produk dirumahkan, kini per 10 Juli memerintahkan 9 vendor KS diputus kontrak per 31 Agustus nanti,” katanya saat ditemui di Pemkot Cilegon.

Syafrudin mengatakan, pihaknya tengah berusaha keras agar PT KS tidak mengeluarkan keputusan apa pun. Persoalan restrukturisasi PT KS tengah dalam proses yuridis riview di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

“Sekarang ini kan tengah dibahas di Kemenaker, 22 Juli nanti seluruh pihak dipanggil untuk yuridis riview terkait status buruh yang kini terancam kehilangan kerja. Kami meminta selama ini berproses, PT KS tidak mengambil keputusan apa pun dulu,” ujarnya.

Status buruh yang dimaksud Syafrudin, yakni mereka mengantongi Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dua surat ini adalah jaminan dari PT KS agar para buruh tetap bekerja di perusahaan baja plat merah itu. “Kami ini mengantongi SPIK dan PKWTT, jadi PT KS tidak bisa sembarangan membuat kami kehilangan pekerjaan,” tuturnya.

Lantaran itulah, pihaknya meminta Pemkot Cilegon melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon untuk mencabut perintah yang telah dikeluarkan PT KS. Mengingat langkah yang dilakukan perusahaan pun, tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.

“Keputusan itu sebetulnya melanggar aturan yang ada. Karena itu kami meminta Pak Wali (Wali Kota Cilegon Edi Ariadi), mendelegasikan Disnaker Kota Cilegon untuk mencabut perintah yang dikeluarkan PT KS,” ungkapnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here