Reses Terakhir DPRD Banten Periode 2014-2019, Dewan Berencana Libatkan Akademisi

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menggagas inisiasi, agar pelaksanaan reses terakhir anggota dewan periode 2014-2019 bisa melibatkan para akademisi. Pelibatan akademisi dalam reses terakhir, agar hasil reses nantinya bisa dibuat menjadi naskah akademik, sehingga bisa menjadi rekomendasi pemprov dalam mengambil kebijakan ke depannya.

Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, pola reses yang selama ini bersifat konvensional harus segera diubah. Sebab, menurut dia, pelaksanaan reses bukan hanya mengukur keberhasilan program eksekutif dalam APBD. Akan tetapi, juga mengubah pola pikir masyarakat yang menjadi konsituen anggota dewan tersebut.

“Saya pengennya reses tidak lagi hanya mendengar dan mengukur apa yang sudah dibuat eksekutif. Mindset (pola pikir) juga harus ditarik ke yang sifatnya penelitian, khususnya di bidang pendidikan yang erat kaitannya dengan SDM (sumber daya manusia),” katanya saat ditemui wartawan di ruang kerja, Selasa (27/11/2018).

Agar hasil reses tersebut bisa menjadi naskah akademik, maka sejumlah akademisi perlu dilibatkan dalam program tersebut. Akademisi yang dimaksud dia, di antaranya rektor universitas, dosen hingga pegiat pendidikan.

“Contohnya, hasil reses itu nanti jadi referensi yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di sana tidak hanya bicara soal anggaran pendidikan yang 20 persen dari total APBD, tapi harus ada kolerasinya terhadap pengembangan SDM-nya juga. Nah, itu nanti akan dikemas dalam sebuah naskah akademik,” ujarnya.

Setelah adanya naskah akademik tersebut, ucap dia, akan diketahui secara pasti bagaimana kondisi SDM di Banten. Naskah akademik tersebut, juga tidak akan memuat sebuah asumsi, namun kondisi riil di lapangan yang sudah melalui kajian. Dokumen tersebut, menurut dia, nanti bisa dijadikan landasan untuk mengambil kebijakan ke depan.

“Jadi, enggak usah lagi ada perdebatan kalau ada naskah akademik, karena saat mengambil kebijakan itu sudah ada landasannya. Hasil reses ini juga nantinya akan didiskusikan dengan tenaga ahli gubernur, karena memang domain mereka ke situ. Semacam konsultan dalam mengambil arah kebijakan. Nanti saya reses juga dengan tenaga ahli gubernur,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris DPRD Provinsi Banten, EA Deni Hermawan mendukung inisiasi tersebut, agar adanya unsur penelitian yang bersifat ilmiah dalam pelaksanaan reses. Sebab, kata dia, sejatinya reses merupakan implementasi dari fungsi anggota DPRD, yaitu pengawasan.

“Jadi, fungsi kontrol ini bisa dilakukan secara langsung atau meluruskan program dari eksekutif yang dirasa kurang tepat. Apa yang disampaikan pak ketua (Asep) bisa menjadi warna bagi eksekutif dalam penentuan kebijakan selanjutnya,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaksanaan reses anggota DPRD Banten mengalami perubahan jadwal. Jika biasanya agenda penyerapan aspirasi ke konstituen dilaksanakan selama enam hari, kini menjadi delapan hari.
Perubahan tersebut merupakan dampak dari Revisi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Banten. Menurut agendanya, para anggota DPRD Banten akan memulai reses pada Rabu (28/11/2018) hingga Jumat (7/12/2018). (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here