Rencana Relokasi Warga Terdampak Tsunami Selat Sunda, Hunian Baru Harus Jauh dari Bibir Pantai

SERANG, (KB).- Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mendorong rencana relokasi hunian baru untuk warga yang terdampak bencana tsunami selat sunda harus jauh dari lokasi pesisir pantai. Sebab, selama aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) belum aman, maka potensi tsunami di wilayah Selat Sunda bisa terjadi kapan pun.

“Upaya itu dilakukan agar warga tidak merasa waswas, jika bencana serupa terjadi kembali. Apalagi, bencana tsunami akhir tahun lalu terjadi bukan seperti tsunami umumnya yang disertai dengan gempa,” kata Yandri Susanto kepada Kabar Banten usai menghadiri peresmian salah satu gedung di Pondok Pesantren Al-Mubarok, Kota Serang, Ahad (6/1/2019).

Menurut dia, saat ini Anyer, Carita, Sumur dan Lampung Selatan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu merespons kondisi itu agar tidak timbul korban jiwa yang lebih banyak jika suatu saat bencana tersebut kembali terjadi. Salah satunya dengan menyediakan hunian baru untuk warga yang lokasinya jauh dari pesisir pantai.

“Pemerintah harus memastikan kalau nanti terjadi lagi, maka tidak ada korban yang lebih banyak. Hal itu juga perlu dibicarakan secara serius, termasuk potensi di Gunung Anak Krakatau itu sekarang masih memungkinkan enggak terjadi tsunami lebih besar. Maka itu perlu penelitian lebih dalam,” ujarnya.

Terkait anggaran relokasinya, Yandri mendorong hal itu dirumuskan secara bersama antara pemerintah daerah dan pusat. Namun yang terpenting, kata dia, warga di sepanjang pesisir wilayah Selat Sunda bisa merasa aman.

“Kalau mereka (warga) masih tinggal di pesisir, itu tidak kepastian. Kalau misalkan tsunami perlu gempa, kemarin kan membuktikan bahwa di Selat Sunda tanpa perlu gempa, tsunami juga bisa terjadi. Penyebabnya dari Gunung Anak Krakatau yang longsor, bukan meletus dan ombaknya sama dengan tsunami. Jadi, saya setuju supaya warga di sana bisa direlokasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan, akan merelokasi rumah-rumah penduduk pascatsunami Selat Sunda menerjang sejumlah daerah di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang akhir tahun lalu. Warga yang menjadi korban, kata dia, harus memiliki kehidupan layak dan jauh dari ancaman bencana alam.

“Kami minta Pemerintah Pandeglang dan Serang segera menyiapkan berapa jumlah kerusakan rumah, juga jiwa yang terdampak tsunami itu,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tsunami Banten di Labuan, Pandeglang, Kamis (3/1/2019).

Saat ini warga korban tsunami masih ada yang tinggal di pengungsian, karena rumah mereka roboh maupun rusak berat. Nantinya, rumah-rumah penduduk yang mengalami kerusakan akan dibangun rumah hunian tetap. Akan tetapi, lokasinya tidak begitu jauh dengan perkampungan sebelumnya.

“Kami relokasi para korban tsunami itu yang lokasinya tidak jauh dari pesisir pantai, tapi aman dari terjangan tsunami. Karena kebanyakan warga pesisir pantai Kabupaten Pandeglang dan Anyer berprofesi nelayan,” ujar WH.

Selain itu, pemerintah daerah, kata WH, juga diminta menyiapkan data jumlah warga yang terdampak tsunami juga berikut rumah-rumah yang rusak berat dan roboh. Sejauh ini, Pemprov Banten belum memiliki data akurat jumlah warga yang terdampak tsunami maupun rumah yang roboh dan rusak berat.

Kemungkinan relokasi masyarakat itu di tanah yang tidak digarap, namun nantinya melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kita belum mengetahui lokasi tanahnya dimana, tetapi secepatnya bisa direalisasikan relokasi bagi warga yang terdampak tsunami,” tuturnya. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here