Rencana Penghapusan IMB dan Amdal, Pemkab Serang Minta Pusat Pertimbangkan Lagi

SERANG, (KB).- Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali rencana menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam persyaratan investasi. Hal itu karena dua syarat tersebut dinilai penting untuk lingkungan maupun keamanan kontruksi.

Menurut Pandji, selama ini IMB dan AMDAL penting. Jika AMDAL dihapus, nantinya perusahaan tidak memiliki tanggungjawab terhadap lingkungannya. Sementara IMB memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan kontruksi.

“Kalau AMDAL dihapus berarti tidak ada tanggungjawab terhadap lingkungan. Kalau IMB itu adalah untuk menjaga kestabilan kontruksi,” ujar Pandji kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).

Dia menjelaskan, keberadaan IMB selama ini untuk menjaga keamanan kontruksi, bukan mencari sumber pendapatan. Proses IMB dilakukan penghitungan bagaimana kekuatan bangunan tersebut berdiri. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya bencana.

“IMB ini dilihat kekuatannya seperti apa. Ini juga untuk keamanan bukan mencari sumber pendapatan,” katanya.

Jika rencana penghapusan tersebut untuk memudahkan investor, maka jangan sampai mengorbankan keamanan. Sebab selama ini kontruksi itu diukur dan dihitung keamanannya. Sehinga jika terjadinya bencana, dapat meminimumkan korban. “Dengan adanya IMB bisa meminimalisir korban,” ucapnya.

Namun, sejauh ini Pemkab Serang hanya meminta pemerintah pusat untuk melakukan pertimbangan ulang. Bukan berarti pemkab menolak adanya rencana ini. Sebab pihaknya juga belum dapat memastikan rencana pemerintah pusat tersebut seperti apa. “Kalau menolak kami belum tahu argumennya seperti apa. Boleh jadi IMB dan AMDAL dihapus tapi ada jaminan lain,” ujarnya.

Diketahui bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan bahwa Penghapusan IMB, kata Sofyan dengan mempertimbangkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebab, prinsip serta substansi dari RDTR juga tidak jauh berbeda dengan IMB.

Sedangkan AMDAL, bagi wilayah yang memiliki RDTR maka tidak lagi diperlukan, atau sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan AMDAL terbuka lebar. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here