Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pengamat Menilai Perlu Pendekatan Holistik

SERANG, (KB).- Pengamat ekonomi menilai, pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan pendekatan holistik atau pendekatan menyeluruh ke semua warga terkait adanya rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Hadi Sudjipto menjelaskan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hampir 100 persen jelas memberatkan masyarakat.

Sebab, rencana tersebut dilakukan di tengah daya beli masyarakat masih stagnan dan cenderung melemah. Apalagi akan ada rencana pengurangan penerima bantuan iuran (PBI) jika terjadi kenaikan.

“Pemda perlu melakukan pendekatan holistik kepada masyarakat, agar mereka tetap menerapkan pola hidup sehat,” katanya kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).

Menurut dia, data masyarakat miskin seharusnya juga sudah dimiliki pemerintah daerah, sehingga bisa dialokasikan dana berapa persen yang diperkirakan masyarakat miskin yang sakit dan menjadi kewajiban pemerintah untuk membantunya.

Selain itu, Pemerintah Pusat dan daerah bersama BPJS Kesehatan perlu mencari akar masalah, sehingga tidak hanya defisit yang terjadi, tetapi perlu melihat juga kinerja mitra BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

“Akar masalah sendiri berasal dari Undang-undang Jaminan Kesehatan Nasional (UU JKN) di mana skemanya pembiayaan dengan asuransi, maka dengan sistem asuransi akan memaksa rakyat semuanya terlibat,” ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, terlihat bagaimana ancaman bagi masyarakat yang tidak ikut BPJS Kesehatan. Selain itu, dari informasi yang dia dapatkan dari beberapa media, bahwa BPJS Kesehatan akan menggandeng rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) menagih iuran BPJS Kesehatan yang menunggak. “Ini akan menimbulkan konflik horizontal,” ucapnya.

Pengamat ekonomi lainnya yang juga Akademisi Unirta Fauzi Sanusi menuturkan hal serupa. Bahwa, rencana kenaikan BPJS Kesehatan tersebut akan memberatkan masyarakat. Sebab, selain harga-harga lainnya juga ikut naik, seperti listrik, gas, dan mungkin sebentar lagi bahan bakar minyak (BBM).

“Jaminan kesehatan itu kan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, jadi seharusnya pemerintah menggelontorkan subsidi dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk kesehatan,” tuturnya.

Ia menuturkan, masalahnya seperti yang sering diberitakan berbagai media, adalah ada inefisiensi dan pengelolaan data yang masih bermasalah. Jadi, dua masalah tersebut yang harus diselesaikan lebih dulu. Selain kedisiplinan peserta BPJS Kesehatan dalam membayar iuran. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here