Renaksi Korpsupgah Tiga Pemda Rendah

SERANG, (KB).- Realisasi rencana aksi (renaksi) koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korpsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tiga pemerintah daerah (pemda) di Banten dianggap masih rendah. Tiga pemda tersebut yaitu Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, realisasi renaksi KPK di Pemkot Serang mencapai 44 persen. Terdiri atas kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 24 persen, manajemen ASN 12 persen, optimalisasi pendapatan daerah 60 persen, manajemen aset daerah 41 persen, perencanaan dan penganggaran APBD 70 persen, pengadaan barang dan jasa 21 persen, pelayanan terpadu satu pintu 78 persen.

Kemudian, Pemkab Pandeglang baru mencapai 31 persen dengan rincian perencanaan dan penganggaran APBD 67 persen, pengadaan barang dan jasa 36 persen, pelayanan terpadu satu pintu 48 persen. Kapabilitas APIP 15 persen, manajemen ASN 24 persen, optimalisasi pendapatan daerah nol persen manajemen aset daerah 29 persen dan tata kelola dana desa 10 persen.

Selanjutnya, Pemkot Tangerang mencapai 55 persen dengan rincian perencanaan dan penganggaran APBD 64 persen, pengadaan barang dan jasa 21 persen, pelayanan terpadu satu pintu 82 persen, kapabilitas APIP 20 persen, manajemen ASN 59 persen, optimalisasi pendapatan daerah 90 persen, dan manajemen aset daerah 64 persen.

Sementara, untuk pemda lain yaitu Pemkab Lebak capaiannya sebesar 74 persen. Terdiri atas kapabilitas APIP 82 persen, manajemen ASN 53 persen, optimalisasi pendapatan daerah 100 persen, manajemen aset daerah 98 persen dan tata kelola dana desa 41 persen. Perencanaan dan penganggaran APBD 100 persen, pengadaan barang dan jasa 18 persen, dan pelayanan terpadu satu pintu 93 persen.

Pemkot Cilegon mencapai 74 persen dengan rincian pelayanan terpadu satu pintu 86 persen, kapabilitas APIP 48 persen. Manajemen ASN 83 persen, optimalisasi pendapatan daerah 50 persen manajemen aset daerah 75 persen, dan perencanaan dan penganggaran APBD 100 persen, pengadaan barang dan jasa 79 persen.

Pemkab Serang telah mencapai 69 persen dengan rincian, optimalisasi pendapatan daerah 80 persen manajemen aset daerah 56 persen, tata kelola dana desa 54 persen, perencanaan dan penganggaran APBD 89 persen, pengadaan barang dan jasa 54 persen, pelayanan terpadu satu pintu 86 persen, kapabilitas APIP 60 persen, dan manajemen ASN 60 persen.

Pemkot Tangerang Selatan mencapai 93 persen dengan rincian perencanaan dan penganggaran APBD 99 persen, pengadaan barang dan jasa 79 persen, pelayanan terpadu satu pintu 91 persen. Kapabilitas APIP 99 persen, manajemen ASN 93 persen, optimalisasi pendapatan daerah 100 persen manajemen aset daerah 90 persen.

Pemkab Tangerang mencapai 87 persen dengan rincian perencanaan dan penganggaran APBD 100 persen, pengadaan barang dan jasa 93 persen, pelayanan terpadu satu pintu 88 persen. Kapabilitas APIP 71 persen, manajemen ASN 93 persen, optimalisasi pendapatan daerah 95 persen manajemen aset daerah 84 persen serta tata kelola dana desa 61 persen.

Terakhir, Pemprov Banten mencapai 87 persen dengan rincian perencanaan dan penganggaran APBD 100 persen, pengadaan barang dan jasa 83 persen, pelayanan terpadu satu pintu 92 persen. Kapabilitas APIP 81 persen, manajemen ASN 69 persen, optimalisasi pendapatan daerah 100 persen manajemen aset daerah 79 persen.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsupgah KPK Wilayah IV Sugeng Basuki mengatakan, penilaian terhadap realisasi renaksi merupakan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang telah dilakukan. Dari hasil tersebut terdapat tiga daerah yang harus mendapatkan penanganan lebih lanjut karena realisasi renaksinya masih cukup rendah.

“Ini mohon maaf saya sampaikan secara terbuka untuk saling mengisi. Ini bukan nilai ujian, ini semua untuk kebaikan bersama. Ada yang sudah baik mari kita belajar ke yang baik. Kalau masih kurang perbaiki diri,” katanya usai kegiatan evaluasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (19/12/2019).

Masalah administrasi

Rendahnya hasil monitoring seringkali disebabkan oleh masalah administrasi. Misalnya pemda salah melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

“Seperti bangun masjid tapi yang dilaporkan bangun jalan atau sudah melakukan tapi tidak dilaporkan. Akibatnya kami belum bisa memberikan skor atau sudah diupload tapi belum kita verifikasi,” tuturnya.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, rendahnya realisasi renaksi Korupsupgah KPK di Pemkot Serang karena asistensi KPK baru dilakukan tahun ini.

“Baru tahun ini di Kota Serang. Jadi saya baru ini kedatangan Korsupgah. Secara teknis memang banyak sekali yang belum tahu,” katanya.

Ke depan pihaknya akan memperbaiki realisasi renaksi sehingga skornya bisa meningkat.

“Ke depan insya Allah karena sudah dikasih tahu semua yang menjadi kriteria penilaian. Insya Allah akan kami penuhi dan mudah-mudahan lebih baik dari yang sekarang,” ucapnya.

Belum update

Bupati Pandeglang Irna Narulita tak sependapat dengan capaian realisasi renaksi yang sudah disampaikan KPK. Menurutnya, Pemkab Pandeglang telah melaporkan seluruh komponen yang tertuang dalam renaksi.

“Pokoknya semua di atas 70 persen. Ternyata memang sama seperti Lebak, kami sudah upload (unggah) tetapi verifikasi beliau (Korpsupgah) belum sempat update atau kami yang lelet atau injury time, habis uploadnya di akhir sih,” katanya.

Menurutnya, tak menutup kemungkinan jika laporan komponen renaksi yang sudah disampaikan Pemkab Pandeglang belum diverifikasi oleh Korpsupgah KPK.

“Kami kan maklum juga kesibukan beliau itu (menangani) 500 sekian kabupaten/kota dan beliau memegang lima provinsi,” tuturnya.

Terlambat unggah

Senada, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya sudah mengunggah laporan renaksi Korpsupgah KPK. Adapun penyebab capaian yang masih rendah kemungkinan diakibatkan keterlambatan unggah sehingga lambat juga dalam verifikasi oleh Korpsupgah KPK.

“Jadi mungkin intinya mohon berkenan bisa segera diverifikasi sehingga kami bisa mengukur kekurangan kami lebih akurat,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here