Relokasi SDN Terdampak Tol Serang Panimbang, PPK Tol Terhambat Tanah Sisa

SERANG, (KB).- Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunan Tol Serang-Panimbang Temmy Saputra menilai, proses relokasi empat sekolah dasar negeri (SDN) terdampak Tol Serang Panimbang butuh waktu lebih lama.

Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meminta, agar tanah sisa gedung SD juga turut dibebaskan, sehingga perlu menyelesaikan prosedurnya lebih dulu.

“Kendala sih enggak ada, cuma masalah aturan yang harus ditempuh tidak segampang yang kami pikirkan. Karena menyangkut tanah sisa, instansi kami kan kementerian tidak membutuhkan tanah sisa sebenarnya. Cuma untuk kepentingan pendidikan harus tempuh aturan yang berlaku untuk realisasi. Jadi, tanah sisa. Bisa dibayar, tapi harus tempuh jalur hukum,” katanya kepada Kabar Banten, Selasa (14/1/2020).

Ia menuturkan, jika tanah sisa tersebut tidak dibayar, maka tidak akan bisa dilakukan relokasi SD tersebut. Jika tak jadi relokasi, maka yang kasihan masyarakat dan Pemkab Serang.

“Kalau saya hanya mengcover masyarakat banyak apalagi menyangkut masalah pendidikan. Jadi,bisa relokasi, tapi melewati aturan dan harus ditempuh prosedurnya semua jadi agak lama,” ujarnya.

Ia menuturkan, untuk proses pembayaran lahan sisa tidak bisa dilakukan secara cepat. Sebab, perlu adanya validasi kepada lahan sisa oleh kepala Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Kemudian, kepala P2T perlu melakukan evaluasi kelayakan lebih dulu, apakah bisa dibayar atau tidak lahan sisa tersebut, sehingga bisa diketahui apakah bisa relokasi penuh atau tidak.

“Itu butuh kerja ekstra dari BPN (Badan Pertanahan Nasional). Enggak bisa segampang itu harus ada justifikasi teknis,” ucapnya.

Kemudian, tutur dia, ada juga faktor lain dari tanah yang menjadi pertimbangan. Seperti jika tidak direlokasi penuh mengakibatkan akses siswa terganggu keamanan dan kenyamanannya atau tidak.

“Nanti dikaji tim di sana. Makanya, kami berusaha saling membantu jangan sampai semuanya terhambat. Karena ini keinginan pemkab untuk relokasi jadi ikut aturan,” katanya.

Baca Juga : Pembangunan Gedung SDN Terdampak Tol Serang-Panimbang, Pemkab Serang Ultimatum PPK

Disinggung soal permintaan Pemkab Serang, agar empat SD tersebut, sudah bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2020. Ia mengatakan, semua bergantung desain apakah disetujui atau tidak oleh dinas. Sebab, desain bangunan tersebut, untuk satu SD bisa memakan waktu beberapa bulan penyelesaiannya, kemudian untuk pelaksanaan juga butuh kontraktor.

Ia belum tahu kapan target pembangunan SD tersebut selesai. Pihaknya masih harus menunggu hasil kunjungan ke lapangan pada Rabu (15/1/2020).

“Tadi sudah rapat dan disetujui besok ada kunjungan lapangan. Targetnya itu nanti setelah tunggu hasil besok baru kelihatan. Besok kunjungan lapangan. Semua pengin segera, dari Kemen-PUPR, Dindik, dan BPN juga ingin segera untuk kepentingan pendidikan. Tapi, harus ada aturan yang ditempuh,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam hal relokasi tersebut, lahan pengganti ditentukan oleh surat keputusan (SK) Bupati Serang. Hal tersebut dilakukan, agar tidak ada perdebatan. Selain itu, dalam hal tersebut, Pemkab Serang yang membutuhkan bangunan SD tersebut.

Sementara, untuk proses pembangunannya, setelah bangunan selesai dibangun akan dilakukan alih status. Tanah pemkab yang kini ada bangunannya akan menjadi tanah Kementerian Keuangan, sedangkan tanah pengganti berserta bangunan barunya akan jadi tanah Pemkab Serang. Ia memastikan, sebelum bangunan SD tersebut selesai dibangun, pihak tol tidak akan melakukan penggusuran.

“Enggak mungkin, saya juga manusia saya berasal dari sekolah juga bisa berdiri di sini. Saya enggak akan menyetujui kalau ada penggusuran, sekolah baru jadi, baru ada serah terima sementara, baru digusur,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemkab Serang mengultimatum PPK Tol Serang-Panimbang, agar menyelesaikan pembangunan gedung pengganti SDN terdampak pada Juli 2020. Hal tersebut dikarenakan saat ini kondisi kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah terdampak tersebut, sudah terkatung-katung.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang Aber Nurhadi menuturkan, sebelumnya pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) tol menargetkan akhir 2019 pembangunan gedung pengganti SD terdampak sudah beres.

Sebab, pada Agustus pihak PPK tol menargetkan SD sudah dibangun dan akhir tahun bisa dipakai. Namun, nyatanya hingga saat ini masih belum juga tuntas. Oleh karena itu, pemkab mengultimatum PPK tol, agar pada tahun ajaran baru 2020 bangunan tersebut sudah jadi. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here