Relawan WH-Andika Buka Hasil Kajian, Kritisi Berobat dan Pendidikan Gratis

Relawan WH-Andika saat merilis hasil kajian yang menjadi kritik terhadap penyusunan RPJMD Pemprov Banten, Kamis (27/6/2019).*

Relawan Wahidin Halim-Andika Hazrumy, kembali membuka hasil kajian yang menjadi kritik terhadap kepala daerah yang berhasil terpilih dalam Pilkada Banten 2017. Kali ini, relawan menyoroti visi misi WH-Andika yang dianggap telah disusun secara tidak mendasar, karena memasukkan dua program unggulan saat masa kampanye yaitu pengobatan gratis pakai KTP-el dan program pendidikan gratis bagi masyarakat.

Koordinator Tim Kajian Relawan WH-Andika, Ucu Nur Arief Jauhar mengatakan, dua janji populer yang dulu menjadi andalan paslon penantang Rano Karno-Embay Mulya Syarief tersebut, bukan bagian yang disusun dalam visi misi mereka berdua. Sehingga, relawan menilai kedua janji itu tidak bisa dijadikan program unggulan WH-Andika yang saat ini memimpin Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten.

“Dua janji populer yang terus dikampanyekan WH-Andika, itu persoalannya tidak tertuang dalam visi mereka. Itu hanya janji lisan saja, janji politik,” kata Ucu saat menyampaikan paparan hasil kajian relawan WH-Andika yang mengusung tema Janji yang Mungkin Dipungkiri-Rasionalisasi Visi Misi dan Janji WH-Andika, di salah satu restoran di Kota Serang, Kamis (27/6/2019).

Oleh karena tidak tertuang dalam visi misi, dua program populer yang saat itu digaungkan kepada masyarakat pada masa kampanye, secara otomatis tidak bisa disusun dalam kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov Banten selama lima tahun. Kondisi tersebut membuat WH-Andika harus merealisasikan janji kampanyenya karena telah disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

Persoalan lainnya kemudian muncul, setelah salah satu program unggulan tersebut yakni program pengobatan gratis malah terbentur oleh aturan dari BPJS. Padahal jika WH-Andika memiliki kemauan kuat untuk merealisasikan janji politiknya, menurut dia, hal itu bisa diwujudkan dengan berbagai cara.

“Karena sudah telanjur menjanjikan, maka janji itu harus direalisasikan dong. Sebetulnya (pengobatan gratis) itu bisa dilaksanakan, di daerah lain juga sudah jalan seperti di Gorontalo dan beberapa kabupaten/kota lain. Daerah lain itu mau mengikuti saran dari BPJS, tapi di sini kenapa malah berbenturan dan malah gagal dilaksanakan,” ujar Ucu.

Selain mengkritisi dua program tersebut, relawan WH-Andika juga menyoroti 21 program visi misi yang dinilai masih tidak menggunakan pertimbangan data yang valid. Setidaknya, ada 5 poin permasalahan dalam visi misi yang dibahas tanpa data, di antaranya transportasi, korupsi, birokrasi, tata ruang dan pertanahan, dan ekonomi kreatif.

“Dalam gaya kepemimpinan, kami menilai Pak Gubernur juga cenderung otoriter. Karena, dalam menyusun kebijakan itu semau dia. Pak WH memang berpengalaman di Tangerang, tapi tidak berpengalaman di provinsi. Sehingga yang bukan kebijakannya saja, dimasukkan dalam visi misi,” tuturnya.

Kritik membangun

Ucu pun menjelaskan, hasil kajian tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab relawan kepada masyarakat yang pernah mengampanyekan pasangan WH-Andika. Dia berharap, gubernur dan wakil gubernur tidak menganggap kritik relawan sebagai hal yang negatif, melainkan kritik membangun sebagai masukan untuk kemajuan Provinsi Banten.

“Sebenarnya kami sudah beberapa kali sampaikan kajian ini ke WH-Andika. Tapi, tidak pernah direspons sehingga sampai sekarang tidak ada perubahan. Padahal, kajian kami ini merupakan bentuk kewajiban moral kami yang bertanggung jawab kepada masyarakat Banten,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Panitia Kajian Relawan WH-Andika, M. Fachrudin menyatakan, kajian dari para relawan ini hanya merupakan awal atas kajian kepemimpinan WH-Andika yang resmi dilantik sejak 15 Mei 2017. Nantinya, relawan juga akan mengkaji efektivitas hasil pembangunan WH-Andika yang telah berjalan selama 2 tahun.

“Kajian dan investigasi ini hanya tahap awal. Bukan kajian final. Kami hanya mendata sesuai visi misi dulu, yang lain nanti kami rilis lagi. Intinya, kajian ini masih belum berbentuk kesimpulan, kami juga masih membuka ruang untuk warga memberi masukan-masukan lain,” katanya. (Rifat Alhamidi)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here