Rabu, 21 Februari 2018
Bambang Purwanto Sumo, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten.

Rekomendasi Ombudsman, Tiket Parkir dan Masuk Wisata Anyer Harus Dipisah

SERANG, (KB).- Ombudsman RI Perwakilan Banten memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Serang yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan Kabupaten Serang, Jumat (12/1/2018). Pemanggilan tersebut untuk membahas soal destinasi wisata di Kawasan Anyer-Cinangka.

Dalam pertemuan dengan OPD, Ombudsman mendesak Pemkab Serang agar segera membentuk regulasi pemisahan tiket parkir dan masuk di kawasan pantai terbuka Anyer-Cinangka. Sebab, sampai saat ini sebanyak 36 pantai di wilayah Anyer-Cinangka masih belum berizin, sehingga potensi PAD dari pariwisata tersebut hilang.

“Disitu sayangnya dishub tidak masuk ke destinasi wisata yang ada di Anyer hanya masuknya di hotel-hotel saja. Di situ kan kalau secara otoritas harus Dishub yang melakukan, menegur dan memberikan sanksi karena mereka tidak punya izin perparkiran di situ,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Bambang Poerwanto Sumo, Jumat (12/1/2018).

Bambang mengatakan, semua parkir pantai terbuka di kawasan Anyer-Cinangka tersebut masih berupa parkir liar. Seharusnya mereka membayar pajak parkir dan selama ini mereka tidak melakukannya. Dirinya pun sangat menyayangkan, karena potensi pendapatan daerah dari perparkiran wisata itu cukup besar dan tidak masuk ke pemkab. “Itu tupoksinya dishub,” katanya.

Selama ini, kata dia, di kawasan pantai tersebut hanya ada tiket masuk saja. Padahal, seharusnya ada tiket masuk dan juga tiket parkir. Selain itu, pihaknya pun meragukan jika pantai tersebut saat ini telah memiliki izin kepariwisataan. “Kami juga menegur dinas pariwisata untuk memberikan sanksi untuk mereka mengurus izinnya,” ucapnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, akhirnya OPD berjanji untuk memberikan teguran kepada pihak pengusaha pariwisata yang tidak ada izinnya. Sebab untuk menjadikan sebuah tempat sebagai lokasi wisata, mereka harus memiliki izin wisata dan membayar pajak parkir.

Oleh karena itu, selama ini belum ada regulasi yang mengatur persoalan tersebut. Maka dinas akan membuat regulasi tentang badan pantai dan jalan menuju pantai agar semuanya menjadi tertib. “Karena pantai ini kan area publik yang aturan sekarang malah 100 meter dari bibir pantai itu. Jadi harus ada akses masyarakat bisa masuk ke situ, tidak boleh ditutup pantainya itu,” katanya.

Dari hasil pemantauannya, ada 36 pantai terbuka yang masih belum memiliki izin. Sedangkan yang sudah berizin hanya hotel dan restoran. Bahkan kondisi itu bukan hanya terjadi di Anyer-Cinangka namun juga di Carita. Jika kondisi itu bisa diatur dalam regulasi, maka potensi PAD cukup besar untuk Pemkab Serang. “Cukup besar, kan kalau bis bisa ditarik Rp 400-800.000 itu kalau libur weekend penuh. Jadi untuk penambahan pendapatan lumayan. Terus mobil biasa bisa sampai Rp 100.000,” tuturnya.

Rapat bersama

Sementara itu, Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Opan Baehaki mengatakan, pihaknya pun sudah melakukan rapat bersama untuk membahas pembentukan regulasi pantai terbuka tersebut. “Hasil rapat kemarin kita dari berbagai SKPD yang hadir setuju untuk membuat regulasi keputusan tentang wisata pantai terbuka,” ujarnya kepada Kabar Banten di ruangannya.

Dari hasil rapat itu, usulannya antara tiket masuk dan parkir akan dipisahkan. Artinya, tiket masuk akan diberlakukan perorang. Tujuannya agar harga tersebut tidak terkesan mahal seperti saat ini. Namun, kata dia, saat ini pihaknya masih mencari regulasi ke atasnya atau semacam undang-undang tentang tiket masuk untuk cantolannya. “Kalau tiket parkirnya sudah jelas regulasinya dari UU 22, peraturan pemerintah 79, terus kita juga ada perda nomor 6 tahun 2015, tentang parkir,” katanya.

Untuk membuat regulasi itu, nantinya tinggal membentuk besaran harga tiket, baik itu motor, mobil pribadi hingga bus serta harga tiket masuknya. Sebab besaran tersebut nantinya akan dicantumkan dalam regulasi tersebut. Dalam pembentukannya, agar satu suara pihaknya pun akan melibatkan para pengusaha pantai itu. Sebab saat ini pembicaraan itu baru dengan pihak pemerintah. Kemudian, jika regulasi itu sudah jadi, akan dilakukan sosialisasi.

“Jadi mereka kami undang, sosialisasikan tarifnya, jadi mereka jangan semena-mena. Kita bikin aturan kalau yang diaturnya enggak tahu kan enggak mungkin,” tuturnya. Kemudian, dalam regulasi tersebut juga akan diberlakukan sanksi jika kemudian tidak dipatuhi. Untuk sanksi tersebut, nantinya akan dilakukan bersama dinas pariwisata, dishub, dan Satpol PP. “Itu harus turun ke lapangan untuk meninjau,” ucapnya.

Saat ini, pihaknya masih dalam tahap pembuatan draft regulasi tersebut. Namun dalam waktu secepatnya, regulasi itu akan diberlakukan. Sesuai dengan instruksi Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, yang dikatakan dalam pertemuan bersama Gubernur Banten Wahidin Halim November lalu agar kepala dinas mencari regulasi untuk mengatur wisata pantai terbuka. “Sudah diperintahkan ke kadisnya. Malah target tiga bulan itu,” tuturnya. (SN)***


Sekilas Info

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk

SERANG, (KB).- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Kampung Tinggulun, Desa Cijeruk, Kabupaten Kibin, Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *