Rekapitulasi Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Alot, Sejumlah Parpol Ajukan Keberatan

Suasana rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 tingkat Provinsi Banten, Ahad (12/5/2019).*

SERANG, (KB).- Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di tingkat KPU Banten diwarnai keberatan dari sejumlah partai politik (parpol), Ahad (12/5/2019). Mereka saling bergantian mengajukan keberatan atas hasil pemilihan yang telah digelar pada 17 April 2019 tersebut.

Salah satunya dilontarkan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saksi dari partai berlambang kakbah itu menilai, hasil rekapitulasi untuk penghitungan suara DPRD Banten dari dapil 4 Kabupaten Tangerang diduga telah menguntungkan caleg dari Partai Gerindra.

“Ada dugaan menguntungkan satu pihak dan ini merugikan bagi pihak kami,” kata saksi PPP Hikayat, saat mengajukan protes dalam pleno rekapitulasi di Kantor KPU Banten, Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Ahad (12/5/2019).

Tudingan yang dimaksud Hikayat adalah dugaan adanya pengurangan dan penambahan suara di 15 TPS di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Belasan TPS itu, kata dia, tersebar di 6 Desa di Kecamatan Kosambi. Di antaranya TPS 3, 21, 25 dan 14 di Desa Rawarengas, TPS 6, 31 42 dan 26 di Desa Salembaran Jaya.

Kemudian, TPS 06, 12 di Desa Belimbing, TPS 24 dan 55 di Desa Dadap, TPS 8 di Desa Cengklong, serta TPS 15 dan 09 di Desa Rawaburung. “Itu yang kami adukan. Kami meminta KPU Kabupaten Tangerang untuk membuka data C1 kembali supaya semuanya bersifat transparan,” ujar Hidayat kepada Komisioner KPU Banten Eka Satya Laksmana saat memimpin pleno rekapitulasi.

Atas gugatan itu, KPU Banten kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Tangerang dan saksi PPP untuk menyandingkan data DB1 dari pleno tingkat kabupaten. Tapi setelah kedua data itu disinkronkan, sayangnya hasil penghitungan tetap menunjukkan angka yang sama.

Namun karena masih belum merasa puas, saksi dari PPP kemudian mengajukan keberatan dan meminta agar form c1 di 15 TPS tersebut agar dibuka kembali. Menanggapi permintaan ini, Bawaslu Banten kemudian mengabulkan permohonan saksi PPP untuk membuka data C1 dan menyandingkan data yang dimiliki PPP dengan KPU Kabupaten Tangerang.

“Karena masih ada saksi yang keberatan, kami merekomendasikan agar data dari saksi dan pihak KPU Kabupaten Tangerang bisa disandingkan,” ucap Komisioner Bawaslu Banten Nuryati Solapari.

Untuk proses sinkronisasi kedua data tersebut, KPU Banten kemudian memutuskan pleno rekapitulasi diskors hingga pukul 20.00. Berdasarkan pantauan Kabar Banten hingga pukul 21.00, KPU Banten belum menetapkan perolehan suara Pemilu serentak 2019, baik Pilpres maupun Pileg.

Gugat ke MK

Protes lainnya juga muncul dari PDI Perjuangan. Saksi PDIP Astiruddin Purba, turut memprotes hasil rekapitulasi suara untuk DPRD Banten dari dapil Kabupaten Serang, karena dianggap telah merugikan partainya. Ia merasa heran, karena hasil rekapitulasi tersebut tiba-tiba menjadi draw.

Padahal sebelumnya, kata dia, hasil penghitungan partainya menunjukkan perolehan di atas partai yang lain. Namun secara mendadak, data tersebut menjadi berubah dalam tahapan rekapitulasi di tingkat KPU Banten. “Karena sebelumnnya itu berbeda 5 suara dengan para parpol lainnya. Tapi kenapa ini menjadi sama, makanya kami mempertanyakannya,” tuturnya.

Astiruddin bahkan menyatakan, PDIP tak segan melaporkan dugaan kecurangan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, dia tak terima dengan hasil suara yang diperoleh PDIP berdasarkan rekapitulasi tersebut. “Kami tahu betul tentang proses penghitungan suara di KPU seperti apa. Jadi, jangan ngebohongin kita, terutama untuk suara PDIP,” katanya.

Pergeseran suara tak terbukti

Sementara itu, dugaan pergeseran perolehan suara dari satu caleg ke caleg lain dalam internal partai politik (parpol) di Kabupaten dan Kota Serang tidak terbukti. Sementara untuk di Kabupaten Tangerang belum dapat disimpulkan karena Bawaslu Banten belum melakukan penyandingan data.

Diketahui, sebelumnya Bawaslu Banten menerima pengaduan tentang dugaan pergeseran perolehan suara dari satu ke caleg dalam internal parpol di Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten Tangerang. Dugaan pergeseran suara ini ditemukan pada rapat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Banten.

Anggota Bawaslu Banten Sam’ani menuturkan, hasil pencocokan di Kabupaten dan Kota Serang sudah disampaikan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Banten.

“Kita berusaha untuk menggali dan menyandingkan data saja, misalnya kayak di Kota Serang, Kabupaten Serang telah disandingkan data, clear,” ujarnya, Ahad (12/5/2019).

Sementara untuk aduan dugaan pergeseran suara di Kabupaten Tangerang, lanjut dia, pihaknya belum dapat menyimpulkan. Karena sampai kemarin belum dilakukan pencocokan data. “Setelah ini (rapat pleno tingkat KPU Banten) akan dicocokkan,” tuturnya.

Pengaduan dugaan pergeseran suara di Kota Serang sendiri datang dari Bawaslu Kota Serang, Kabupaten Serang dari PDIP dan Kabupaten Tangerang dari PPP. “Kalau yang rekapitulasi dipleno dari Partai PPP Kabupaten Tangerang, kaitan ada perubahan tapi masih belum dibahas,” ujarnya.

Selain pengaduan tersebut, Bawaslu Banten belum menerima aduan lain termasuk dugaan tindak pidana pemilu. “Kalau pidana ke Gakkumdu nanti yah, tapi belum ada,” kata pria yang juga alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Terkait rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Banten, pihaknya lebih menekankan pada penyelesaian kekeliruan administrasi data pemilih. “Sebenarnya dari kemarin kita lebih konsentrasi bagaimana KPU lebih kepada membereskan administrasi data pengguna hak pilih, data pemilih yang tidak sinkron, baik laki-laki maupun perempuan, ada beberapa penudaan lebih pada itu,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi menuturkan, penanganan dugaan pergeseran suara dapat dilakukan di luar rapat pleno. “Pleno tetap berjalan, itu (pergeseran suara) pelanggaran administrasi nantinya. Kalaupun di sini (rapat pleno tingkat KPU Banten) sudah diketuk, nanti bisa direkomendasikan bisa dibawa ke MK (Mahkamah Konstitusi),” katanya.

Ia berharap, seluruh kekeliruan yang terdapat pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Banten dapat diselesaikan. Agar permasalahan ini tidak terbawa sampai rapat pleno tingkat KPU yang dilakukan di Jakarta. (Rifat Alhamidi/SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here