Minggu, 19 Agustus 2018

Regulasi dan Kemandirian Ekonomi Pesantren

Wacana kemandirian ekonomi pesantren terus digaungkan, walau fakta historis menyatakan bahwa pesantren sejak awal adalah lembaga pendidikan paling mandiri dan tidak memiliki ketergantungan ekonomi. Kemandirian pesantren ini merupakan bentuk pengabdian para kyai dan adanya partisipasi kedermawanan masyarakat yang mendukung misi pesantren. Secara garis besar dapat dinyatakan bahwa pesantren memiliki jejak sejarah dan kontribusi yang besar terhadap pembangunan masyarakat Indonesia. Tentu terdapat banyak hal yang harus diperhatikan sebagai pertimbangan para pemegang kebijakan terkait dinamika pesantren saat ini. Dalam hal ini dibahas hanya dua isu yang bisa menjadi perhatian kita semua terhadap kondisi pesantren saat ini, yaitu aspek regulasi dan model kemandirian ekonomi pesantren.

Dari sisi regulasi dan kebijakan prioritas pendidikan di Indonesia, perhatian pemerintah dirasakan masih kurang jika dibandingkan perhatiannya pada pendidikan umum seperti SMK dan lainnya. Terdapat pandangan bahwa seolah-olah pesantren akan diakui sebagai lembaga pendidikan formal jika mengikuti jenjang pendidikan yang telah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan UU Sisdiknas. Sehingga formalitas pesantren menjadi rumit, setiap jenjang pendidikan setara SD, SMP dan SMU masing-masing memiliki register tersendiri, dan pesantrennya pun tersendiri. Pesantren pada akhirnya berafiliasi pada dua kementerian, kementerian pendidikan untuk jenjang sekolah dan kementerian agama untuk pesantrennya. Jika jenjang pendidikannya madrasah, maka posisi madrasahnya jauh lebih diakui secara formal dibandingkan pesantrennya. Hal ini terlihat dari posisi di kementerian agama setingkat kanwil dimana pesantren bukan dikelola oleh setingkat kepala bagian, hanya setingkat kasie. Seolah pesantren adalah bagian tersendiri dan terpisah dari madrasah dan sekolah, padahal kenyataannya pesantren adalah induknya sementara sekolah dan masdrasah adalah subordinasi kegiatan pendidikan di pesantren. Pendidikan di pesantren tidak bisa diperlakukan secara parsial, tapi terintegrasi pada sistem pendidikan dan kurikulum pesantren yang sudah ada. Bahkan tidak sedikit pesantren yang memiliki ciri khas tersendiri, karena adanya spesialisasi kajian yang ditawarkan di pesantren tersebut, tidak memiliki batasan usia dan lamanya santri belajar. Hal ini tentu berbeda dengan pendidikan sekolah yang tingkatannya berdasarkan batasan usia dan waktu.

Regulasi pesantren tidak terlihat kongkrit karena belum terdapat kebijakan khusus yang tercantum lewat undang-undang, peraturan turunan undang-undang atau peraturan daerah yang menaungi secara khusus tentang pendidikan pesantren secara lugas dan jelas. Provinsi Banten pernah menghasilkan peraturan daerah tentang pesantren sebagai bentuk otonomi dimana pesantren merupakan ciri khas dan kearifan lokal pendidikan di Banten yang telah berjalan sangat lama dan memiliki akar sejarah yang kuat. Namun perda tersebut tidak dapat disahkan oleh pemerintah pusat, karena pesantren dianggap wewenang pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Padahal di era otonomi daerah, seharusnya kebijakan tentang pendidikan pesantren memungkinkan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah yang memiliki kemampuan dan keberpihakan terhadap pendidikan pesantren. Terlebih bentuk pendidikan pesantren yang ada di Banten tidak bisa disamakan dengan bentuk pendidikan pesantren di tempat lainnya.

Dampak dari absennya regulasi khusus pesantren, salah satu contoh sederhanya adalah dalam kegiatan nasional antar sekolah, pemerintah memiliki beberapa kegiatan pembinaan dan kompetisi untuk mendukung pembelajaran dan prestasi siswa. Namun masih sedikit program yang terintegrasi dari kebijakan pemerintah yang dilakukan secara sejajar pada pesantren. Kalau pun pesantren ikut serta pada kegiatan tersebut, dipastikan mewakili lembaga jenjang sekolahnya, bukan pesantrennya. Adanya regulasi berupa dukungan kebijakan hukum yang khusus bagi pesantren tentu akan menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan utama, bukan alternatif atau sekedar layanan boarding.

Dari sisi kemandirian ekonomi, beberapa lembaga seperti BI dan OJK saat ini konsern mendampingi pesantren dalam mengembangkan kemandirian ekonomi. Pesantren dipercaya memiliki pengaruh sosial yang kuat sehingga tidak hanya mempengaruhi corak kehidupan spiritual masyarakat, tapi juga memiliki kemampuan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Aksioma ini didukung oleh banyaknya fakta bahwa kehadiran pesantren di suatu wilayah dapat menghidupkan perekonomian warga sekitarnya.

Pesantren memiliki modal sosial yang cukup potensial untuk menjadi pilar pengembangan ekonomi masyarakat. Setidaknya dikarenakan beberapa hal, antara lain adalah kepercayaan publik pada figur kyai dan pesantren. Kharisma kyai sebagai tokoh di masyarakat, bisa membawa fungsi atau peranan untuk menguasai, mengatur dan mengawasi agar tujuan kolektif tercapai dan terjaga nilai-nilai sosial masyarakatnya. Menurut Sartono Kartodirdjo (1984) kepemimpinan sosial membuthkan interaksi dan komunikasi antara pemimpin dan pengikut. Diperlukan persetujuan, dukungan dan kpercayaan dari pengikut kepada pimpinannya. Dalam masyarakat tradisional, kekuasaan dan pengaruh bersumber pada prinsip kekuasaan yang keramat, yaitu kharisma. Otoritas tradisional lazimnya diterima masyarakat tanpa mempersoalkan legitimasinya. Dalam orde sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip religius, kekuasaan bersumber pada kekuatan supranatural. Sehingga pemimpin masyarakat memiliki dua kemampuan sekaligus, kepemimpinan keduniaan dan kerohanian. Pada masyarakat agraris yang komunal kepemipinan kharismatis dan tradisional masih sangat besar pengaruhnya.

Kharisma kyai ini dalam pendekatan manajemen memiliki potensi untuk berfungsi sebagai buzzer yang mampu mempromosikan suatu produk. Ditambah dengan adanya kedekatan emosional antara kyai dengan masyarakat, bisa menjadi salah satu potensi membangun potential branding dan memperkuat captive market di jejaring pesantren dengan komunitasnya. Hal ini lah yang kemudian menjadikan pesantren memiliki potensi strategis dalam mengembangkan produk tertentu. Persoalannya adalah, para kyai tidak semua memiliki minat dalam hal pengembangan bisnis karena mereka harus fokus pada pengembangan pendidikan santrinya. Namun memungkinkan untuk mendelegasikan tugas tersebut kepada santri dan pihak yang dipercaya pesantren.

Beberapa pesantren di Banten sudah memiliki sektor usaha, namun skalanya masih kecil untuk memenuhi kebutuhan santri dan belum memiliki kekhasan yang berbasis lokal. Jika ada pesantren yang memiliki skala usaha yang luas, maka akan terbentuk jejaring usaha pesantren pada jenis usaha tertentu yang skalanya akan besar dan memiliki daya tawar di pasar. Sampai saat ini di Banten belum terdapat model pesantren yang memiliki distingsi khusus dalam pengembangan ekonomi seperti halnya pesantren al-Ittifaq di Bandung pada sektor agribisnis yang memiliki jaringan pasar produk pertanian, Pesantren Sidogiri di Jawa Timur pada sektor ritel dan keuangan mikro syariah, atau contoh lain adalah pesantren Nurul Iman di Parung Bogor yang mengembangkan banyak model bisnis yang melibatkan santri. Jenis usaha yang dikembangkan pesantren, kebanyakan adalah pada sektor jasa, agribisnis, keuangan mikro, dan perdagangan ritel. Belum banyak pesantren yang memproduksi kebutuhan hidup sehari-hari dan dipasarkan secara luas. Kita menyambut positif hidupnya sektor usaha di pesantren yang melibatkan santri sebagai pelakunya. Selain berfungsi sebagai laboratorium kewirausahaan bagi santri yang memberikan pengalaman serta edukasi kepada santri untuk bisa berperan dalam mengembangkan perekonomian, juga dapat menstimulasi kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Adanya perubahan paradigm pesantren saat ini, tentu membutuhkan regulasi khusus yang mengayominya agar dukungan pemegang kebijakan terutama di daerah memiliki landasan kuat dalam memberikan support baik berupa program atau kebijakan lainnya. Selain itu terdapat perubahan paradigma manajemen pesantren, dimana kyai harus menyiapkan tenaga khusus untuk mengurusi administrasi dan menyiapkan kemandirian ekonomi pesantren. Hal ini agar fokus kyai tetap kuat pada peranan sebagai pemimpin sosial dan pendidikan agama. Pesantren sangat membutuhkan mitra kerja dalam hal menyiapkan softskill kepada santrinya yang dapat melibatkan pihak mitra seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan otoritas (seperti yang telah dilaksanakan oleh OJK dan BI), perusahaan, dan lainnya. (Efi Syarifudin)*


Sekilas Info

Bisnis dan Muslim

Oleh: Nasuha Abu Bakar, MA Mendengar kata dan istilah “BISNIS” sebagian masyarakat pedesaan sering masa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *