Reformasi Birokrasi di Banten Masih Belum Optimal

SERANG, (KB).- Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Banten dinilai masih belum optimal. Hal tersebut tergambar dengan masih banyaknya pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Serang Agus S Munandar saat Focus Group Discussion “Obrolan Mang Fajar” bertemakan ‘Tantangan Reformasi Birokrasi di Pemprov Banten’ di kantor Harian Umum Kabar Banten, Jalan Ahmad Yani No. 72 Kota Serang, Rabu (13/3/2019).

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Rektor Untirta Fatah Sulaiman, Anggota Komisi I DPRD Banten Aries Halawani, Pengurus ICMI Orwil Banten Hj. Solatul, Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar, dan Pemred Kabar Banten Maksuni Husen.

Agus mengatakan, fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) belum optimal, terutama dalam hal penempatan pejabat setingkat eselon II.

“Dalam penempatan ASN ada baperjakat. Tapi sampai hari ini kami belum melihat optimalisasi dari peran Baperjakat. Kalaupun berfungsi itu untuk pejabat fungsional dan eselon IV. Kalau sudah masuk ke eselon III dan II itu itu lebih mengedepankan ranah politis. Siapa yang selama ini dekat maka dia akan menduduki jabatan tertentu,” tuturnya.

Ia mencontohkan ada seorang guru yang tidak ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. “Kita buka mata hati kita, banyak (orang) di OPD dia punya latar belakang apa menduduki jabatan apa (tidak sesuai kompetensi). Sehingga pelaksanaan program itu masih lambat. Karena itu tadi, tidak menempatkan seseorang di tempat yang tepat,” ucapnya.

Ia mengatakan, pembangunan di Provinsi Banten harus dapat berjalan baik dan cepat. Oleh karena itu, butuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam melaksanakan program-program pemerintahan.

“Tentu dibutuhkan tenaga profesional. Bahwa tidak hanya cukup dengan komitmen tetapi juga konsisten. Saya lihat sulit diterapkan di Banten,” ujarnya.

Wakil Rektor Untirta Fatah Sulaiman mendorong agar Pemprov Banten lebih transparan dalam proses penempatan pegawai agar tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan.

“Biasanya ada celah itu yang bermain di lapisan bawah. Jadi mereka cenderung menumpang karena pertimbangan politik, maksud baiknnya tidak ditangkap secara utuh. Masyarakat ingin pemerintah fokus membangun Banten, agar tidak direcoki oleh hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dan menghabiskan energy,” ucapnya.

Fatah mengapresiasi Pemprov Banten dibawah kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dalam hal reformasi birokrasi. Ia menyinggung soal hukuman yang dijatuhkan gubernur terhadap pejabat eselon II.

“Baru pertama kali gubernur mem-punishment langsung. Kita tahu ada beberapa pejabat eselon II diberi peringatan keras bahkan langsung diberhentikan. Ini belum pernah terjadi di era gubernur sebelumnya. Kemudian, sekarang ada transparansi program mulai penganggaran, pengawasan, lelang. Dari konteks upaya reformasi birokrasi saya kira ada gerakan,” ujarnya. (RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here