Realisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok Bisa tanpa Perwal

SERANG, (KB).- Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Serang dinilai sudah bisa dilaksanakan, meski tanpa Peraturan Wali Kota (Perwal).

Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperperda) DPRD Kota Serang, Muhamad Rus’an, dalam Perda KTR tersebut, sudah lengkap dan jelas.

“Sepanjang tidak ada amanat untuk membuat perwal, perda tersebut bisa di laksanakan. Saya kira Perda KTR tidak membutuhkan perwal, karena sudah lengkap dan jelas aturannya. Bila ada beberapa pasal yang mengamanatkan di buat perwal, memang harus segera dibuat,” katanya kepada Kabar Banten, Ahad (2/12/2018).

Ketua IKA PMII Kota Serang tersebut menilai, Perda tentang KTR sudah diparipurnakan sejak 2016 lalu. Pemkot Serang, tutur dia, seharusnya sudah melaksanakan kebijakan hukum tersebut.

“Perda Kawasan tanpa Rokok sudah diparipurnakan, sudah dapat dilaksanakan. Perda tersebut memuat batasan dan kawasan tanpa asap rokok, seperti lembaga pendidikan, kawasan rumah sakit, area publik, dan lain-lain yang diatur serta ditetapkan kawasan tanpa asap rokok,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, dalam perda tersebut juga diatur tentang pemasangan iklan/reklame rokok yang titik-titiknya larangannya sudah ditentukan.

“Termasuk pemasangan iklan/reklame rokok yang dilarang pada titik-titik tertentu, seperti berdekatan dengan tempat lembaga pedidikan dan rumah sakit,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis menuturkan, perda tersebut memang sudah diparipurnakan. Namun, untuk penerapannya masih menunggu perwal terkait perda tersebut.

“Nanti ya perwalnya kami tanyain dulu ke kepala seksinya. Mau seperti apa kan itu, ini kan masih persetujuan lainnya juga. Menunggu perwal, mau seperti apa pelaksanaan perda ini,” katanya.

Menurut dia, hingga saat ini pihaknya masih terus melaksanakan sosialisasi. Ia menyadari hingga saat ini masih belum semua perkantoran dan ruang publik yang menerapkan perda tersebut.

“Kalau sanksi itu memang harusnya lebih dibuatkan ada perwal khusus terkait sanksi. Jadi, sanksinya mau seperti apa, apakah tipiring (tindak pidana ringan) atau seperti apa. Kalau di tempat lain tipiring,” tuturnya.

Ia menjelaskan, masih banyaknya iklan/reklame rokok di tempat yang tidak semestinya, karena sudah terpasang sebelum perda tersebut disahkan. “Awalnya baliho rokok ini terpasang sebelum ada aturan perda. Harusnya setelah perda ada baru perpanjang lagi izinnya,” ujarnya. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here